SINTESANEWS.ID – Komisi I DPRD Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Pasalnya, kondisi infrastruktur yang belum memadai dinilai telah menghambat mobilitas warga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Abdul Rahman Agus, menyusul kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Kaltim ke dua wilayah paling barat di Benua Etam itu, beberapa waktu lalu.
“Gubernur sudah menunjukkan komitmen untuk membangun jalan penghubung antara Kutai Barat dan Mahulu. Ini sangat penting, karena jalan tersebut menjadi nadi utama mobilitas dan ekonomi masyarakat,” ujar Abdul Rahman Agus Senin 5 Mei 2025.
Menurut Agus, aspirasi masyarakat terkait percepatan pembangunan infrastruktur sudah disampaikan langsung kepada Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan mendapat respons positif. Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal komitmen tersebut agar direalisasikan dalam waktu dekat.
“Dalam beberapa kali pertemuan dengan Gubernur dan Ketua DPRD, kami dorong penuh agar pembangunan jalan ini jadi prioritas tahun ini. Komitmen sudah ada, tinggal implementasinya di lapangan,” jelasnya.
Selain jalan penghubung, Agus juga menyoroti terhentinya pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kecamatan Melak, Kutai Barat, yang merupakan salah satu proyek strategis di daerah tersebut. Ia menyebut, proyek jembatan itu sempat terkendala masalah teknis dan administratif.
Namun begitu, ia mengapresiasi sikap Bupati Kutai Barat terpilih, Edwar Atnio, yang dalam rapat koordinasi bersama Pemkab dan Pemprov menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ.
“Dalam rapat terakhir, Pak Bupati menyatakan komitmen penuh untuk melanjutkan proyek jembatan ini. Kita berharap tahun depan sudah mulai berjalan kembali,” ungkapnya.
Agus menambahkan, percepatan infrastruktur di daerah terluar seperti Kubar dan Mahulu bukan hanya soal aksesibilitas, melainkan juga menyangkut pemerataan pembangunan dan keadilan bagi seluruh warga Kaltim.
“Kami ingin tidak ada lagi ketimpangan antarwilayah. Masyarakat di pedalaman juga punya hak yang sama atas pembangunan, terutama untuk infrastruktur dasar,” tegasnya.(adv)
