SINTESANEWS.ID – Selain menuntut peningkatan insentif dan mobil operasional, ratusan kepala sekolah meminta Pemprov Kaltim menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Tuntutan tersebut disampaikan lewat Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, dalam kegiatan pelatihan kepala sekolah di tingkat SMA, SMK, dan SLB di Balikpapan pada Senin (7/11/2022).
Selama ini Pemprov mengalokasikan Bosda Rp 900 ribu per siswa. Kepala sekolah pun meminta dana Bosda ditingkatkan menjadi Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per siswa.
“Supaya dengan Bosda ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar mereka di sekolah,” sebutnya, Selasa (8/11/2022).
Dengan Bosda Rp 900 ribu per siswa, sambung dia, kepala sekolah mengaku terbatas dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar di sekolah.
“Dengan Bosda Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta, mereka bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang intinya meningkatkan kualitas belajar mengajar di masing-masing sekolah,” terangnya.
Selain itu, kepala sekolah meminta Pemprov Kaltim memfasilitasi pengurusan sertifikat lahan sekolah. Tanpa sertifikat lahan tersebut, kepala sekolah mengaku kesulitan melakukan pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
“Mereka merasa kurang difasilitasi oleh pemerintah masing-masing dalam hal mengurus sertifikat lahan sekolah. Karena bagaimana pun, kalau tidak ada sertifikat tanah, otomatis proses pembangunan sekolah tidak bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Karena itu, para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Kaltim meminta Pemprov Kaltim memfasilitasi pengurusan sertifikat lahan sekolah-sekolah tersebut secara kolektif.
Saleh pun meminta kepada para kepala sekolah untuk menyampaikan rekomendasi tersebut secara tertulis, yang disertai dengan tanda tangan para kepala sekolah.
“Usulan-usulan ini memang harus ditindaklanjuti lewat kebijakan, khususnya melalui revisi Perda Nomor 16 Tahun 2016 terkait Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Dari sisi kesediaan anggaran, sambung dia, Pemprov Kaltim sejatinya dapat memenuhi tuntutan para kepala sekolah tersebut.
Saleh menyebutkan, beberapa tahun terakhir pendapatan Kaltim mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, APBD Kaltim bahkan diproyeksi Rp 15 triliun.
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, lanjut dia, telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang andal dan berdaulat.
“Maka mau tidak mau atau suka tidak suka pendidikan ini harus menjadi fondasi awal untuk bagaimana membangun Kaltim yang lebih baik lagi,” katanya. (adv/mb)
