SINTESANEWS.ID – Polres Kukar mengadakan rapat koordinasi penanganan, penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Kukar di Ruang Catur Prasetya Mako Polres Kukar, Selasa (22/8/2023).
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakapolres Kukar Kompol Angga Indarta, Pasi OPS Dandim 0906/Kkr, Kapolsek se-Kukar, Satpol-PP Kukar, Kepala Manggala Agni Daops Kukar, Kepala Stasiun Meteorologi kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, kepala BPBD Kukar, DLHK Kukar dan undangan lain via zoom.
Kepala Bagian Operasi Polres Kukar, Kompol Subari memaparkan di depan tamu undangan tentang fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) atau El Nino di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.
Pemanasan SML tersebut menyebabkan peningkatan potensi pertumbuhan awan di samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia yang puncaknya terjadi sampai September 2023.
Dampak dari fenomena tersebut mengakibatkan kemarau panjang sehingga rentan potensi terjadinya Karhutla.
“Berkaca pengalaman pada 2015-2016, yang menyebabkan Karhutla di Indonesia mencapai 2,6 juta hektar. Terjadi bencana asap hingga ke Malaysia dan Indonesia mengalami kerugian ekonomi hingga Rp 221 triliun,” ucap Subari.
Ia melanjutkan, Karhutla dan kekeringan berpotensi mengganggu tatanan sosial maupun ekonomi. Untuk menangani terjadinya hal tersebut dibutuhkan tanggung jawab semua pihak.
Untuk mengendalikan Karhutla, kata Subari dibutuhkan patroli secara masif dan sinergi oleh Pemda, TNI, BPKH Ulu Mahakam serta perusahaan.
Ia ingin, semua pihak dan masyarakat bisa bersinergi untuk melaksanakan pencegahan Karhutla dan membuat posko siaga terpadu Karhutla. Hal tersebut diyakini dapat mengantisipasi terjadinya potensi Karhutla.
“Melakukan sosialisasi serta edukasi agar masyarakat dapat bersama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” sebut Subari.
Ia juga mendorong agar Pemkab Kukar menyiapkan anggaran khusus penanganan Karhutla serta memfasilitasi sarana prasarana sesuai kondisi geografis di lapangan.
Selain itu Subari mendorong agar perusahaan yang beroperasi di wilayah hukum Polres Kukar dapat mengalokasikan dana CSR untuk menanggulangi Karhutla dan kekeringan.
“Lalu melakukan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum atau pidana” pungkasnya. (mt/rh)
