SINTESANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan komitmen kuat dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Salah satu perhatian penting disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, saat forum rapat yang digelar pada Senin (04/08/2025) di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar.
Menurut Aini, momen awal pemerintahan baru ini menjadi waktu yang tepat untuk menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan secara matang.
RPJMD, menurutnya, harus memuat program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“RPJMD ini kan program jangka panjang lima tahun ke depan. Jadi, harus benar-benar dipikir matang-matang dan diarahkan pada program prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Tanpa sinergi yang solid, pembangunan akan terhambat dan berisiko tidak merata.
“Saya pikir antara legislatif dan eksekutif harus bersinergi. Kalau tidak, pembangunan ini tidak akan merata. Kami di legislatif punya wakil dari enam dapil, dan masing-masing anggota DPRD itu hafal betul dengan kebutuhan dapilnya. Jadi, kami tahu mana yang prioritas dan mana yang bukan,” jelasnya.
Kehadiran sinergi ini dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang diusulkan tidak hanya tepat sasaran, tapi juga berpihak pada pemerataan pembangunan antarwilayah di Kukar.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, unsur pimpinan lainnya yaitu Wakil Ketua I Abdul Rasyid, Wakil Ketua II Junadi, serta para anggota dari berbagai fraksi. Dari pihak eksekutif turut hadir Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dan Plt Kepala Bappeda Kukar, Syarifah Vanesa Vilna.
“Dengan memahami kebutuhan dapil masing-masing, kami ingin memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal,” tambah Aini.
Sinergi legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar dokumen RPJMD bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar menjadi arah kebijakan pembangunan Kukar yang efektif, merata, dan berdampak langsung pada masyarakat. (Adv/fi)
