SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sri Muryani, menyuarakan keprihatinannya terhadap masih rendahnya perhatian terhadap isu perempuan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar.
Dalam pandangannya, RPJMD yang merupakan arah pembangunan Kukar lima tahun ke depan seharusnya memberi porsi lebih besar terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan.
“Kemarin saya hadir dalam pembahasan RPJMD dan saya mengapresiasi karena ini adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan lima tahun ke depan dari Bupati,” ujar Sri Muryani, saat diwawancarai oleh awak media pada Sabtu (02/08/2025).
Namun di balik apresiasi tersebut, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian terhadap perempuan dalam program-program prioritas.
“Saya sangat menyayangkan karena dari program-program bupati itu tidak menitikberatkan dan tidak menjadikan perempuan sebagai skala prioritas pembangunan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus menunjukkan tren peningkatan. Kondisi ini menurutnya menjadi alarm serius yang perlu dijawab dengan kebijakan yang konkret dan berpihak.
“Sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, jadi saya menyayangkan pemberdayaan perempuan ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan prioritas,” ungkapnya.
Sebagai anggota legislatif, Sri Muryani menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran yang berpihak pada perempuan, terutama dalam setiap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Tapi tetap kami dorong, setiap RKPD kami berusaha mendorong anggaran-anggaran untuk kepentingan perempuan itu tadi,” ujarnya.
Langkah ini mencerminkan keberpihakan Komisi IV DPRD Kukar terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.
Sri Muryani berharap, ke depan, perspektif gender bisa lebih kuat tertanam dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah agar pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil.
Dengan dorongan dari legislatif, diharapkan pembangunan di Kukar bukan hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari kemajuan daerah. (Adv/fi)
