SINTESANEWS.ID — Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menanggapi aksi demonstrasi yang digelar kelompok masyarakat bernama Fraksi Kaltim terkait penolakan rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menilai aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi demokrasi yang sah. “Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD Kaltim juga telah mengambil langkah untuk merespons isu tersebut. Firnadi menyebut Gubernur Kaltim telah berkomunikasi langsung dengan pihak kementerian guna menyampaikan keberatan daerah terhadap kebijakan pemangkasan anggaran.
“Ketika masyarakat ikut bersuara, itu menjadi penguat bagi perjuangan daerah,” tambahnya.
Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan organisasi masyarakat tersebut dapat dipahami. Pemangkasan TKD dan penurunan DBH dinilai berpotensi memperlemah kemampuan fiskal daerah dalam menjalankan pembangunan. Dengan pola belanja APBD sekitar Rp21 triliun, pengurangan hingga Rp6 triliun diperkirakan menyebabkan sejumlah program tidak dapat dijalankan.
Meski demikian, Firnadi berharap aksi penyampaian pendapat tetap berlangsung kondusif dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak di daerah berupaya keras agar kebijakan pusat tidak memberikan dampak besar bagi Kalimantan Timur.
“Harapannya semua berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan masalah baru,” tutupnya. (IA/ADV/DPRDKaltim)
