SINTESANEWS.ID – Direktur Politeia Strategic Institute, Sugeng Aryanto, menilai perombakan kabinet (reshuffle) ketujuh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional melalui konsolidasi berbagai kekuatan politik di pemerintahan.

Menurut Sugeng, langkah tersebut mencerminkan pendekatan politik merangkul dengan mengakomodasi berbagai elemen, baik dari partai koalisi pendukung pemerintah maupun kelompok strategis lainnya.

Ia menilai strategi tersebut dapat membantu menjaga stabilitas politik nasional sekaligus mengurangi potensi gesekan antarkekuatan politik setelah pemilu.

“Reshuffle ketujuh ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan tidak ada kekuatan besar yang merasa ditinggalkan. Ini adalah politik merangkul, di mana pendekatan ‘semua gerbong terakomodir’ menjadi instrumen utama untuk memperkuat konsolidasi nasional,” ujar Sugeng dalam rilisnya.

Sugeng mengatakan, soliditas di lingkungan pemerintahan diperlukan untuk menghadapi tantangan domestik dan global yang semakin kompleks.

Dukungan politik yang luas, menurutnya, juga dapat membantu kelancaran pelaksanaan program strategis pemerintah, termasuk dalam menghadapi dinamika parlemen.

Meski demikian, ia mengingatkan agar akomodasi politik tidak mengesampingkan profesionalisme dan efektivitas pemerintahan.

Menurut Sugeng, tantangan dari komposisi kabinet yang mengakomodasi banyak kepentingan adalah memastikan setiap menteri tetap bekerja berdasarkan kompetensi dan target kinerja yang terukur.

Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap capaian kementerian, pengawasan pelaksanaan program, serta orientasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sugeng berpandangan, keberhasilan strategi konsolidasi politik tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ia berharap stabilitas politik yang terbentuk melalui pendekatan merangkul dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada pencapaian target pembangunan jangka panjang. (*)