Jakarta, sintesanews.id – Ketua Majelis Dewan Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menanggapi kemungkinan perpanjangan masa kepemimpinan Jokowi.
Dalam unggahan pada kanal YouTube Amien Rais Official yang diberi judul Duet Jokowi-Luhut Tidak Kita Perlukan Lagi, ia memberikan gambaran kemungkinan usaha melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi.
Kata dia, duet Jokowi-Luhut bisa berlanjut lima tahun ke depan bila mereka dapat mengubah konstitusi.
Amien bahkan menuding penguasa dapat menggunakan backbone defense, TNI, Polri, ASN dan kelompok-kelompok sosial dengan kekuatan uang, dan operasi intelijen. “Bisa saja ini terjadi,” imbuhnya sebagaimana dikutip sintesanews.id, Jumat (8/4/2022).
Dia mengatakan, batas kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. “Harus kita waspada, karena batas waktu buat Jokowi-Luhut, ya Oktober 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya, ia juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia bukanlah kerbau yang bisa diarahkan begitu saja.
“Kalau sebuah bangsa itu nurut saja, seperti kerbau dicocok hidung, pasti bangsa itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin serigala,” sebutnya.
Dikutip dari tempo.co, jauh sebelum isu penundaan Pemilu 2024, sudah pernah muncul wacana menambah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Wacana tersebut muncul pada akhir tahun 2019 lalu.
Kala itu, Jokowi langsung menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ia menilai orang-orang yang melontarkan ide ini ingin cari perhatiannya atau berniat buruk kepadanya.
“Satu, ingin menampar muka saya, ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, atau ingin menjerumuskan saya,” katanya saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.
Jokowi sejatinya tidak menolak wacana amandemen UUD 1945, asalkan materinya terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun jika ternyata melebar ke mana-mana, ia menilai lebih baik tidak perlu ada amendemen.
Pada Desember 2019, Jokowi mencuit perihal perpanjangan masa jabatan presiden.
“Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode. Usulan itu menjerumuskan saya,” tegasnya.
Lanjutan cuitan itu tertulis mengenai persoalan lain yang harus dihadapi.
“Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi juga menanggapi isu mengenai tambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan membantah bahwa dirinya menginginkan hal tersebut. Menurut Jokowi, saat ini Indonesia tengah berfokus menyelesaikan persoalan pandemi, sehingga ia meminta tak ada pihak yang menimbulkan kegaduhan baru.
Dia menyatakan akan tetap berpegang teguh kepada konstitusi. Ia menyampaikan UUD 1945 membatasi masa jabatan presiden dua periode. Dia akan taat kepada aturan itu.
“Saya adalah presiden yang dipilih melalui sistem demokrasi,” kata Jokowi dikutip dari Nikkei Asia, 9 Maret 2022.
“Konstitusi memandatkan masa jabatan presiden maksimal dua periode. Saya akan selalu menegakkan konstitusi,” imbuhnya.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 5 April 2022, Jokowi melarang menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Dia menegaskan, dirinya tidak ingin lagi mendengar ada yang menyuarakan wacana presiden tiga periode maupun penundaan pemilu.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menegur menterinya yang getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode dan penundaan masa Pemilu 2024.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan (pemilu), perpanjangan (masa jabatan presiden), ndak!” ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet yang ditayangkan ulang di Youtube Sekretaris Presiden. (*)
Penulis: Halimatu
