SINTESANEWS.ID – Wacana pemerintah pusat yang berencana mengalihkan penggunaan LPG bersubsidi 3 kilogram ke Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih mendapat perhatian dari kalangan legislatif di Kota Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
Menurut Joha, persoalan utama yang selama ini dihadapi warga bukan terletak pada jenis bahan bakar yang digunakan, melainkan masih belum meratanya distribusi LPG bersubsidi. Karena itu, ia menilai pembenahan tata kelola distribusi seharusnya menjadi prioritas sebelum pemerintah memperkenalkan sistem baru.
Ia berpandangan, setiap perubahan kebijakan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat harus melalui kajian yang matang. Terlebih, konversi dari LPG ke CNG tidak hanya berkaitan dengan pergantian tabung gas, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur, perangkat pendukung, hingga kemampuan masyarakat dalam beradaptasi.
“Bagi masyarakat, yang paling penting adalah ketersediaan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Selama distribusinya masih kerap menjadi persoalan, maka hal itu lebih mendesak untuk diselesaikan dibanding menghadirkan kebijakan baru,” ujarnya.
Joha menilai pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program transisi energi tidak justru menghadirkan persoalan baru di tengah masyarakat. Menurutnya, perubahan sistem harus memberikan manfaat nyata, bukan menambah beban ekonomi maupun teknis bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga mengingatkan bahwa penggunaan CNG memerlukan penyesuaian pada sejumlah perangkat rumah tangga. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan biaya tambahan apabila pemerintah belum menyiapkan skema pendukung yang memadai.
Selain kesiapan masyarakat, aspek keamanan juga menjadi perhatian penting. Pemerintah, kata Joha, harus memberikan jaminan bahwa teknologi yang digunakan telah melalui proses pengujian secara menyeluruh dan memenuhi standar keselamatan sebelum diterapkan secara luas.
Di sisi lain, sosialisasi kepada masyarakat dinilai menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, perubahan pola penggunaan energi membutuhkan edukasi yang jelas agar masyarakat memahami cara penggunaan maupun manfaat dari kebijakan tersebut.
Joha berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada target efisiensi anggaran atau pengurangan impor energi, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna. Kebijakan yang baik, menurutnya, adalah kebijakan yang lahir dari perencanaan matang, didukung infrastruktur yang siap, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menegaskan, DPRD Kota Samarinda mendukung setiap upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Namun, implementasi kebijakan harus dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga proses transisi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan keresahan.
Menurut Joha, apabila distribusi LPG bersubsidi masih menyisakan berbagai persoalan, maka penyelesaiannya perlu menjadi fokus utama. Setelah persoalan mendasar tersebut dapat diatasi, pemerintah baru dapat melangkah pada program konversi energi dengan kesiapan yang lebih baik.
Dengan demikian, kebijakan transisi energi tidak hanya berorientasi pada efisiensi negara, tetapi juga mampu memberikan rasa aman, kemudahan, dan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. (Adv)
