SINTESANEWS.ID – Rencana masuknya layanan taksi berargo Blue Bird ke Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah kota diminta mengkaji rencana tersebut secara matang agar penambahan operator transportasi tidak mengesampingkan keberlangsungan angkutan kota (angkot) dan pengemudi transportasi berbasis aplikasi yang telah lebih dahulu beroperasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai kebijakan transportasi perlu mempertimbangkan keseimbangan persaingan usaha. Menurutnya, peluang investasi tetap terbuka, tetapi pemerintah juga harus memastikan pelaku usaha lokal memiliki kesempatan yang adil untuk bertahan dan berkembang.
Kehadiran operator baru berpotensi menambah pilihan layanan bagi masyarakat. Namun, tanpa perencanaan dan pengaturan yang tepat, persaingan di lapangan dapat menimbulkan tekanan bagi pengemudi angkot maupun transportasi online yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Viktor meminta Pemerintah Kota Samarinda memperhatikan kondisi pelaku transportasi lokal sebelum mengambil keputusan terkait izin operasional taksi berargo. Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa dan keberlangsungan ekonomi para pengemudi perlu ditempatkan secara seimbang.
“Saya pikir semua peluang usaha terbuka untuk siapa pun. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada wali kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan pengusaha lokal,” ujar Viktor dalam pemberitaan terkait, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, persaingan usaha di bidang transportasi perlu dikelola dengan kebijakan yang jelas. Pemerintah tidak hanya bertugas membuka ruang bagi investasi, tetapi juga memastikan perubahan dalam sistem transportasi tidak memicu gesekan di antara para pengemudi.
Karena itu, kajian terhadap rencana masuknya Blue Bird perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat, kondisi pasar transportasi, serta keberadaan moda yang sudah beroperasi. Pengaturan yang terukur diharapkan dapat mencegah persaingan yang tidak sehat sekaligus menjaga ketertiban layanan angkutan umum.
Di sisi lain, masyarakat membutuhkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Penambahan moda baru dapat menjadi pilihan bagi pengguna, selama pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan dan terintegrasi dengan kebijakan transportasi daerah.
DPRD Samarinda berharap pemerintah kota melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses pembahasan. Dialog dengan pelaku angkot, pengemudi transportasi online, operator taksi, dan instansi teknis diperlukan agar kebijakan yang diambil mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.
Dengan kajian yang menyeluruh, rencana pengembangan transportasi di Samarinda diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat tanpa mengabaikan hak dan keberlangsungan usaha pelaku transportasi lokal. (ADV/RZL)
