SINTESANEWS.ID — DPRD Kota Samarinda meminta langkah antisipasi terhadap potensi dampak kemarau panjang dilakukan lebih awal. Penurunan debit Sungai Mahakam di wilayah hulu dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas sumber air baku bagi masyarakat di wilayah hilir.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno, mengatakan kondisi Sungai Mahakam di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang dilihatnya secara langsung menunjukkan penyusutan cukup signifikan. Situasi tersebut dinilai perlu menjadi alarm bagi Samarinda untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampaknya semakin terasa.
“Di Samarinda mungkin dampaknya belum begitu terasa, tetapi ketika saya ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu, kondisi Sungai Mahakam sudah sangat surut, bahkan debit airnya berkurang hampir separuh,” ujar Jasno.
Menurutnya, penurunan debit air tawar dapat membawa konsekuensi terhadap kondisi aliran Sungai Mahakam. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan masuknya air laut lebih jauh ke wilayah sungai ketika tekanan aliran air tawar melemah.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas air baku yang menjadi bagian penting dalam penyediaan air bersih masyarakat Samarinda. Jika kualitas air baku mengalami gangguan, proses pengolahan hingga pelayanan air kepada pelanggan juga dapat menghadapi tantangan.
Karena itu, Jasno meminta pemerintah kota tidak menunggu sampai persoalan tersebut berubah menjadi gangguan pelayanan. Menurutnya, kesiapan harus dibangun sejak sekarang melalui pemantauan kondisi sumber air serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Masyarakat harus melakukan langkah antisipasi sejak dini, agar ketika air asin masuk ke wilayah Samarinda, masyarakat sudah memiliki persiapan,” tegasnya.
Jasno juga mengimbau masyarakat mulai menyiapkan cadangan air bersih di rumah masing-masing. Tandon, drum maupun wadah penampungan lainnya dapat dimanfaatkan sebagai persediaan apabila sewaktu-waktu terjadi gangguan distribusi.
Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu rumah tangga menghadapi kemungkinan perubahan pasokan air selama periode kemarau. Terlebih, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus tetap tersedia dalam kondisi apa pun.
Di sisi lain, pemerintah kota diminta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Informasi mengenai perkembangan kondisi Sungai Mahakam, potensi dampak kemarau, hingga langkah yang dapat dilakukan warga perlu disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami.
“Pemerintah Kota Samarinda juga perlu turun langsung memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat. Warga harus mengetahui sejak awal bahwa kemarau panjang bukan hanya berdampak terhadap ketersediaan air, tetapi juga membawa sejumlah risiko lain yang perlu diantisipasi,” kata Jasno.
Bagi DPRD Samarinda, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga perlu mengambil langkah preventif agar tidak sepenuhnya bergantung pada penanganan ketika kondisi sudah memasuki tahap darurat.
Koordinasi antara pemerintah, penyedia layanan air bersih dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terlindungi. Pemantauan kondisi sumber air juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap perubahan dapat segera direspons.
DPRD Samarinda berharap ancaman kemarau panjang menjadi momentum memperkuat sistem mitigasi kekeringan di Kota Tepian. Dengan persiapan lebih awal, potensi gangguan terhadap ketersediaan air bersih dapat ditekan dan masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berkembang. (ADV/RZL)
