SINTESANEWS.ID — Gangguan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengatur jadwal pemadaman, tetapi juga perlu diikuti langkah konkret untuk melindungi masyarakat yang terdampak.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta PT PLN memberikan perhatian terhadap dampak yang muncul akibat pemadaman berulang. Menurutnya, masyarakat merupakan pelanggan yang memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kelistrikan secara layak dan andal.
Pemadaman listrik dalam durasi dan frekuensi tertentu, kata Rohim, dapat mengganggu aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi. Pelaku usaha yang menggunakan perangkat elektronik maupun mesin produksi menjadi salah satu kelompok yang berpotensi mengalami kerugian ketika pasokan listrik terhenti.
Karena itu, ia mendorong PLN tidak hanya fokus pada pemulihan jaringan, tetapi juga mengevaluasi konsekuensi yang ditanggung pelanggan.
Menurut Rohim, jika gangguan berlangsung berulang dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, maka aspek perlindungan konsumen perlu menjadi bagian dari pembahasan.
“Pemadaman yang terjadi tentu memberikan dampak kepada masyarakat. Karena itu, PLN harus melihat bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap pelanggan yang terdampak,” ujarnya.
Ia menilai pemberian kompensasi perlu dibahas berdasarkan ketentuan pelayanan yang berlaku. Mekanisme tersebut penting agar masyarakat memiliki kepastian mengenai hak mereka ketika kualitas pelayanan listrik tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, DPRD Samarinda juga meminta PLN menjelaskan secara terbuka penyebab gangguan listrik yang terjadi. Penjelasan tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah pemadaman disebabkan persoalan teknis, keterbatasan pasokan, pemeliharaan jaringan, atau faktor lainnya.
Keterbukaan informasi dinilai dapat mencegah munculnya spekulasi sekaligus memberikan kepastian kepada pelanggan mengenai langkah yang sedang dilakukan PLN.
Rohim juga mendorong agar perbaikan sistem kelistrikan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya bersifat sementara jika sumber persoalan masih berpotensi menimbulkan gangguan serupa di kemudian hari.
“Yang paling penting bagaimana ke depan sistem kelistrikan ini semakin andal, sehingga masyarakat tidak terus-menerus mengalami pemadaman,” katanya.
DPRD Samarinda memahami bahwa dalam kondisi tertentu gangguan pasokan listrik dapat terjadi. Namun, frekuensi gangguan dan dampaknya terhadap masyarakat harus menjadi bahan evaluasi bagi penyedia layanan.
Terlebih bagi pelaku usaha, listrik merupakan bagian penting dari operasional. Pemadaman dapat menyebabkan aktivitas produksi berhenti, pelayanan terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan kerusakan pada sejumlah peralatan apabila terjadi gangguan kelistrikan.
Karena itu, DPRD berharap PLN memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, terutama ketika terdapat pemadaman yang berdampak luas.
Selain memastikan perbaikan jaringan, DPRD juga mendorong adanya evaluasi terhadap pola pelayanan pelanggan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi mengenai kapan listrik padam dan menyala kembali, tetapi juga memperoleh kepastian mengenai penanganan apabila mengalami kerugian akibat gangguan tersebut.
Rohim menegaskan, keandalan listrik merupakan salah satu bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Samarinda. Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kelistrikan.
DPRD Samarinda berharap persoalan pemadaman dapat segera teratasi dan tidak menjadi gangguan berulang bagi masyarakat. Jika kompensasi memang menjadi hak pelanggan sesuai ketentuan, PLN juga diminta memastikan mekanisme tersebut dapat diakses secara jelas dan transparan. (ADV/RZL)
