SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan Muhammad Adam menguraikan masalah-masalah yang dihadapi Kota Balikpapan dalam pengembangan sektor pertanian.

Para petani di Balikpapan, kata dia, mengeluhkan kebijakan pemerintah yang akan menghilangkan pupuk bersubsidi. Padahal, setiap tahun para petani kerap menghadapi masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Petani-petani di Balikpapan memang tidak banyak, tetapi untuk sayur-sayuran, terutama hortikultura, mereka ada di Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara,” terangnya kepada sintesanews.id pada Jumat (11/11/2022).

Saat membeli pupuk bersubsidi, kata Adam, para petani Balikpapan harus menggunakan kartu keluarga. Jumlahnya pun dibatasi oleh pemerintah.

Hanya setengah bulan setelah stok pupuk bersubsidi dikirim ke Balikpapan, para petani sudah mengeluhkan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Kemudian datang problem baru, seluruh pupuk bersubsidi akan dihapuskan,” ucapnya.

Dia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan Pemprov Kaltim menangani masalah tersebut. Dengan begitu, harapannya separuh dari kebutuhan pangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan penduduk dipenuhi oleh para petani Balikpapan.

“Syukur-syukur jika kita bisa swasembada, khususnya untuk produksi sayur mayur,” katanya.

Sementara beras, daging, dan telur ayam bisa didatangkan dari Sulawesi dan Jawa. Ia pun mendorong Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim fokus menangani masalah tersebut.

Sebagai penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Adam mengatakan bahwa Balikpapan harus memiliki kesiapan di berbagai sektor, terutama sektor pertanian.

“Termasuk menyuplai seluruh kebutuhan pangan, karena orang berpindah dari Jakarta atau daerah lain ke IKN, saya meyakini bahwa sebagian besar mereka akan berkantor di Balikpapan sebelum masuk ke IKN,” ujarnya.

Pada Oktober 2022, ribuan petani di Balikpapan dikabarkan terdampak kebijakan pembatasan pembelian pupuk bersubsidi. Sesuai aturan dari pemerintah, petani yang diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi hanya petani padi, cabai, dan bawang.

Kondisi ini memberatkan para petani karena harga jual pupuk non-subsidi yang mencapai tiga kali lipat dari harga pupuk bersubsidi.

“Kebijakan ini sudah berlangsung sejak bulan Agustus,” kata Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, Heria Prisni. (adv/mb)