SINTESANEWS.ID – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan alokasi anggaran untuk jalan nasional sebesar Rp 10,63 triliun. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Veridiana Huraq Wang mengapresiasi kebijakan tersebut.

Veridiana menjelaskan bahwa ada dua peruntukan anggaran jalan nasional di Kaltim, di antaranya diperuntukkan di jalan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sekitar Rp 8,7 triliun, sementara untuk wilayah lainnya sebesar Rp 1,8 triliun.

“Walaupun anggaran Rp 10,63 triliun lebih besar untuk penanganan jalan di IKN, tapi yang diinginkan sebetulnya diseimbangkan dengan pemantapan jalan nasional wilayah Kaltim,” ucap Veridiana, Rabu (2/3/2023).

Veridiana mengaku tetap memberikan apresiasi alokasi anggaran yang ada. Sebab alokasi anggaran untuk jalan nasional di Kaltim mengalami kenaikan sebesar Rp 300 miliar.

Sebagai informasi, pada tahun 2022 Kaltim mendapatkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk pembenahan jalan nasional dan di tahun 2023 Kaltim mendapatkan alokasi anggaran Rp 1,8 triliun.

Menurut politikus PDIP itu bahwa penanganan jalan di Kaltim tersebar di sejumlah kabupaten dan kota yang memiliki status jalan nasional.

“Seperti jalan penghubung antara Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu, jalur perbatasan antara Kaltim dan Kalsel, jalan penghubung antara Samarinda-Kutai Timur (Kutim). Jika dijumlahkan panjang penanganan jalan sekitar 1.008 kilometer,” ujar Veridiana.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim itu mengemukakan, salah satu kegiatan penanganan jalan tersebut pada ruas Jalan Long Bagun dan Long Pahangai. Walaupun saat ini hanya sebatas jaringan jalan grid atau merupakan bentuk jaringan jalan.

“Sebagian besar wilayah kota yang mempunyai jaringan jalan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, untuk segmen tersebut masih dalam tahap dokumen perencanaan, untuk alokasi anggaran khususnya akan dilakukan pada 2025 mendatang,” pungkasnya. (adv)