SINTESANEWS.ID – Baru-baru ini, dalam kegiatan pelatihan di Kota Balikpapan, ratusan kepala SMA, SMK, SLB se-Kaltim menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kaltim.

Salah satu tuntutan mereka adalah meminta kepada Pemprov Kaltim untuk memberikan mobil operasional kepada para kepala sekolah di Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan Muhammad Adam mengatakan bahwa pengadaan mobil operasional untuk kepala sekolah tidak sulit diwujudkan.

Pasalnya, APBD Kaltim tahun 2023 mencapai Rp 17 triliun. “Cuman kalau kita bicara skala prioritas, urgensinya apa mobil itu?” ucapnya kepada sintesanews.id pada Jumat (11/11/2022).

Politisi Hanura ini menekankan agar para kepala sekolah di Kaltim memecahkan masalah-masalah mendasar di bidang pendidikan.

Kata dia, setiap daerah di Bumi Mulawarman memiliki masalah yang berbeda-beda. “Tidak semua daerah masalahnya sama,” ujarnya.

Ia mencontohkan masalah pendidikan di Kota Balikpapan. Masalah utama di Kota Beriman, sambung dia, adalah keterbatasan ruang belajar di tingkat SMA dan SMK.

“Saya pikir kita fokus untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana mencari solusi terhadap sekolah yang ada lahannya segera dibangun,” sarannya.

Adam mengatakan, pembangunan sekolah negeri baru setingkat SMA dan SMK membutuhkan waktu yang cukup panjang, serta persyaratan yang tak mudah dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“Kalau misalnya kelas 1 ada 10 ruangan, ditingkatkan menjadi 20 ruangan. Itu solusi yang paling mungkin saat ini,” imbuhnya.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim ini mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim terkait penambahan rombongan belajar.

Namun, nyaris semua SMA dan SMK di Balikpapan memiliki lahan yang sangat terbatas. Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Balikpapan dan SMA Negeri 7 Balikpapan.

“Itu lahannya sangat terbatas, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk membangun secara horizontal. Yang mungkin itu dibangun secara vertikal, misalnya dibangun dua sampai tiga lantai,” jelasnya.

Hanya saja, dari segi konstruksi, bangunan SMA dan SMK di Balikpapan yang tersedia saat ini belum tentu dapat ditingkatkan menjadi dua hingga tiga lantai.

“Persoalan-persoalan seperti ini yang melingkupi dunia pendidikan kita di Balikpapan,” katanya. (adv/mb)