SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdurahman KA, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar segera memberikan dukungan pembiayaan dan program pembangunan bagi sejumlah ruas jalan non-status di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Menurut Abdurahman, meski jalan provinsi di Paser sudah hampir 100 persen mantap, masih terdapat delapan ruas jalan non-provinsi yang membutuhkan perhatian serius dari Pemprov. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan delapan ruas ini diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
“Dua ruas jalan provinsi di Paser seperti Janju-Jone-Pondong Baru dan Kerang-Tanjung Aru sudah hampir mantap, tapi masih ada delapan ruas lain yang belum berstatus provinsi dan butuh dukungan,” ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Abdurahman menjelaskan, pemerintah kabupaten telah mengajukan perubahan status ruas jalan tersebut ke pemerintah pusat agar bisa menjadi jalan kabupaten dan lebih mudah mendapatkan anggaran. Namun, peran Pemprov tetap krusial dalam menyalurkan bantuan.
Di PPU, perhatian khusus juga diberikan pada ruas Ambulu-Minung sepanjang 500 meter yang masih memerlukan perbaikan kualitas meski telah dilakukan perbaikan awal.
Politikus ini mengingatkan pentingnya mempertimbangkan posisi strategis Paser yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Selatan dalam pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur jalan.
“Jangan sampai karena jalan provinsi sudah hampir 100 persen mantap, Paser jadi terabaikan. Jalan non-provinsi yang jadi urat nadi warga tetap harus diperjuangkan,” tegas Abdurahman.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dapat mempercepat pembangunan jalan sehingga konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi di selatan Kaltim semakin meningkat.(Adv)
