SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, terutama di wilayah potensial seperti Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ia menilai, intervensi kolaboratif sangat diperlukan agar sektor pertanian dan perikanan bisa tumbuh maksimal.
Menurut Salehuddin, ada lima kawasan irigasi di Kukar yang memiliki potensi besar untuk mendukung produksi pangan lokal.
Sayangnya, kawasan tersebut belum beroperasi secara optimal karena masih minim infrastruktur.
“Kalau ini bisa diintervensi bersama, antara pemerintah dan dunia usaha, keberhasilan akan lebih cepat tercapai,” ujar Salehuddin dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Ia menekankan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga harus melibatkan dukungan aktif dari perusahaan-perusahaan besar yang selama ini beroperasi di sekitar wilayah tersebut. “Kita ingin semua pihak memberikan supporting pada kelompok tani, nelayan maupun peternak,” lanjutnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti pentingnya kehadiran skema kemitraan antara perusahaan dengan kelompok tani dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terarah.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya berkontribusi pada pembangunan fisik seperti jalan, tetapi juga harus menyentuh sektor produktif yang menopang kehidupan masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa banyak kelompok tani dan peternak di Kaltim mengalami kesulitan karena keterbatasan akses pada sarana produksi, seperti alat pertanian, bibit unggul, dan pemasaran hasil panen. Di sinilah peran perusahaan bisa dioptimalkan sebagai “bapak angkat” yang mendampingi mereka.
Dalam konteks ini, Salehuddin memastikan bahwa pihaknya di DPRD Kaltim akan serius mengawal pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar isu ketahanan pangan menjadi prioritas nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
“Kami ingin RPJMD ini realistis dan menjawab persoalan krusial daerah,” tegasnya. (Adv)
