SINTESANEWS.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti lemahnya koordinasi lintas daerah dalam penanganan banjir. Ia mendorong Pemerintah Provinsi segera menyusun strategi terpadu yang melibatkan seluruh wilayah terdampak dari hulu hingga hilir.
“Penanganan banjir selama ini masih parsial dan reaktif. Harus ada pertemuan antarwilayah untuk merumuskan solusi yang sistematis dan berkelanjutan,” kata Sapto, Selasa (3/6/2025).
Menurutnya, penyebab banjir tidak hanya karena curah hujan ekstrem, tetapi juga akibat tata ruang yang tidak terkendali, alih fungsi lahan, serta degradasi lingkungan yang terus berlangsung.
“Tanpa kajian mendalam dan kerja sama lintas daerah, persoalan ini akan terus berulang,” ujarnya.
Sapto menekankan perlunya dua pendekatan sekaligus: jangka pendek seperti normalisasi sungai dan perbaikan drainase, serta jangka panjang dengan pelestarian kawasan hulu dan pemulihan daerah tangkapan air.
Namun hingga kini, ia menilai belum ada blue print atau dokumen perencanaan bersama yang dapat menjadi panduan antarinstansi dan antardaerah dalam mengatasi banjir.
“Kalau terus sektoral begini, hasilnya akan tetap tidak efektif,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah melibatkan berbagai pihak—mulai dari pakar, tokoh masyarakat hingga sektor swasta—untuk merancang solusi yang menyentuh akar masalah dan dapat dijalankan bersama.
“Banjir bukan tanggung jawab satu dinas saja. Ini urusan bersama yang harus ditangani bersama,” tambah politisi Golkar itu.
Sapto mengingatkan, jika tidak ditangani secara serius dan terintegrasi, banjir akan terus menjadi ancaman tahunan yang merugikan warga serta menghambat pembangunan di Kalimantan Timur.
(Adv)
