Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Distribusi Hasil Laut Berau, Desak Industrialisasi Perikanan

DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Distribusi Hasil Laut Berau, Desak Industrialisasi Perikanan

Senin,9 Juni 2025 07:51WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID  – Hasil laut dari Kabupaten Berau selama ini justru banyak tercatat berasal dari daerah lain. Fenomena ini disoroti DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai bukti minimnya industrialisasi sektor kelautan di wilayah pesisir tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menilai kurangnya fasilitas pengolahan dan distribusi di tingkat lokal membuat nama Berau nyaris tak dikenal sebagai daerah penghasil perikanan, meskipun memiliki potensi laut yang sangat besar.

“Ikan dari Berau dikirim ke Tarakan dulu sebelum dipasarkan. Akhirnya nama Tarakan yang dikenal, bukan Berau. Ini kerugian identitas ekonomi sekaligus potensi nilai tambah yang hilang,” ujar Syarifatul, Minggu (8/6/2025).

Ia mendesak pemerintah daerah bersama Pemprov Kaltim untuk mendorong percepatan pembangunan industri pengolahan hasil laut langsung di Berau—mulai dari cold storage, unit pengalengan, hingga pabrik pengolahan rumput laut.

Menurutnya, industrialisasi perikanan tak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan daerah dalam memaksimalkan hasil alamnya sendiri.

“Kalau kita bisa bangun ekosistem industrinya di sini, nelayan tidak lagi hanya menjual bahan mentah. Masyarakat pesisir bisa ikut menikmati keuntungan dari produk olahan bernilai tinggi,” tegasnya.

Politisi dari Dapil Berau–Bontang–Kutai Timur itu menambahkan, sektor kelautan dan perikanan juga bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menyerap tenaga kerja lokal, terutama di wilayah pesisir yang selama ini kekurangan pilihan lapangan kerja.

“Bukan hanya nelayan, tapi anak-anak muda bisa bekerja di pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Ini ekonomi kerakyatan yang nyata,” tambahnya.

Syarifatul juga menekankan bahwa pengelolaan laut berada dalam ranah kewenangan provinsi. Karena itu, ia mendesak Pemprov Kaltim segera menyusun kebijakan strategis yang pro-investasi dan mendukung infrastruktur maritim, termasuk jalur logistik yang efisien.

“Kita punya laut, punya sumber daya, tapi tidak punya industri. Ini harus dibalik. Pemerintah tidak boleh hanya fokus ke daratan dan tambang,” tutupnya.(Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI