SINTESANEWS.ID – Persoalan layanan air bersih yang belum merata di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Zayid Muziburrachman, menegaskan bahwa meskipun urusan air bersih menjadi kewenangan pemerintah kota, pihaknya di tingkat provinsi tak tinggal diam.
“Memang urusannya di kota, tapi ini soal kebutuhan dasar. Maka kami dari DPRD provinsi tetap mendorong agar masalah ini bisa segera diatasi,” ujar Zayid, Kamis (15/5/2025).
Zayid menilai, air bersih adalah hak fundamental warga yang tidak bisa ditawar. Karena itu, ia menilai semua level pemerintahan perlu terlibat aktif dalam mencari solusi, bukan sekadar melempar tanggung jawab pada batas kewenangan administratif.
Untuk memperkuat komunikasi, Zayid mengaku telah menjalin kontak awal dengan manajemen PDAM Samarinda. Meski belum bertemu langsung, ia menyatakan kesiapannya untuk mengatur pertemuan dalam waktu dekat demi menyampaikan langsung aspirasi masyarakat.
“Saya sudah teleponan, tapi memang belum sempat ketemu langsung. Nanti saya akan cari waktu untuk bertemu langsung dengan pihak PDAM. Kalau soal RDP (Rapat Dengar Pendapat), itu agak berat karena kewenangannya bukan di provinsi. Tapi secara personal saya tetap akan dorong,” tuturnya.
Langkah ini, menurut Zayid, adalah bagian dari komitmen sebagai wakil rakyat yang mendengar dan menyuarakan keluhan masyarakat. Ia menyebut sudah banyak menerima aduan warga, khususnya dari kawasan Sempaja dan sekitarnya, yang mengalami kendala dalam memperoleh layanan air bersih yang layak.
Menurutnya, kondisi ini harus segera ditangani, terlebih Samarinda merupakan ibu kota provinsi yang seharusnya menjadi contoh dalam penyediaan layanan dasar bagi warganya. “Kalau di pusat kota saja air bersih masih jadi masalah, bagaimana dengan wilayah pinggiran atau daerah lain di Kaltim?” tanyanya retoris.
Zayid juga menyarankan agar PDAM membuka ruang komunikasi lebih luas dengan masyarakat, termasuk menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan transparan. Hal ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik yang mulai terkikis akibat layanan yang tidak konsisten. (Adv)
