SINTESANEWS.ID — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tidak boleh dijadikan alasan melemahnya kualitas pelayanan publik di daerah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah kreatif agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Syarifatul, kondisi anggaran yang terbatas justru harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus membuka peluang pendanaan alternatif di luar anggaran rutin.
“Pengurangan anggaran bukan alasan pelayanan publik menurun. Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama mencari solusi,” ujarnya.
Syarifatul menilai pendekatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media perlu dioptimalkan. Skema tersebut diyakini mampu memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan efisiensi, serta menghadirkan sumber daya pendukung tambahan.
“Dengan melibatkan banyak pihak, kita bisa fokus pada program prioritas dan mencari dukungan tambahan untuk pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran media dalam menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Di sisi lain, ia menilai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbuka dan perlu dimaksimalkan.
“Kolaborasi seluruh unsur harus dijaga agar pelayanan publik tetap berjalan meski anggaran terbatas,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
