SINTESANEWS.ID – Generasi Muda Kutai Kartanegara (GEMA Kukar) menyoroti defisit anggaran Pemkab Kukar tahun 2025 yang mencapai Rp955 miliar.

Ketua GEMA Kukar, Ihwan, menyayangkan dampak langsung defisit ini terhadap masyarakat, termasuk dihentikannya sejumlah program prioritas daerah.

“Defisit ini menyebabkan banyak program pengadaan barang dan jasa dari APBD dihentikan sementara, termasuk program seragam gratis untuk tahun ajaran baru yang batal terealisasi,” ungkap Ihwan, Rabu (30/7/2025).

Menurutnya, defisit anggaran disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dan realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang tidak sesuai dengan proyeksi.

Namun Ihwan menilai respons Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai pimpinan legislatif.

“Ketua DPRD malah menyatakan bahwa ini bukan defisit, hanya soal perencanaan awal yang kurang matang. Ini pernyataan yang tidak pantas,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa DPRD tidak bisa lepas tangan karena terlibat langsung dalam penetapan APBD bersama eksekutif.

“Seharusnya DPRD hadir dengan solusi, bukan justru cuci tangan. Ingat, mereka punya fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi,” tutur Ihwan.

Kata Ihwa, GEMA Kukar juga meminta DPRD lebih fokus terhadap kondisi daerah ketimbang sibuk melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi.

“Kalau DPRD malah sibuk jalan-jalan, ini bukan lembaga pengontrol lagi, tapi justru jadi beban daerah. Di tengah kondisi defisit, mereka harus lebih peka dan bertanggung jawab,” pungkas Ihwan. 

Sebelumnya Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah tidak mengalami defisit.

Dia bilang, kesalahan ada pada mekanisme perencanaan awal. Karena itu penggunaan istilah defisit kerap disalah tafsir.

“Defisit itu ketika kita ingin belanja banyak, tapi uangnya sedikit. Solusinya ya jangan belanja banyak, secukupnya saja. Jadi tidak benar kalau dibilang Kukar defisit,” ujar Ahmad Yani. (*)