SINTESANEWS.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan.

Ia menyoroti adanya ketimpangan, terutama dalam hal infrastruktur antarwilayah.

“Sampai hari ini masih banyak ketimpangan, terutama dalam hal infrastruktur di kecamatan-kecamatan,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kukar mendorong adanya platform atau standar anggaran yang sama bagi seluruh kecamatan.

Menurutnya, pemberian anggaran infrastruktur yang merata akan menjadi solusi agar tidak ada kecamatan yang merasa dianaktirikan.

“Minimal, satu kecamatan bisa diberikan anggaran infrastruktur sebesar Rp25 miliar hingga Rp50 miliar sebagai standar dasar,” paparnya.

Ahmad Yani menegaskan, standarisasi ini penting agar setiap kecamatan bisa bergerak maju bersama.

“Kalau ini sudah terstandar, maka tak ada lagi kecamatan yang mengeluh tidak kebagian pembangunan,” ujarnya.

Pembangunan yang merata, menurutnya, bukan sekadar soal anggaran, tapi juga soal keadilan. Jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas dasar lainnya harus tersedia secara setara bagi seluruh warga Kukar.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur saat ini menjadi fondasi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar. Akses jalan menuju kecamatan dan terutama ke Ibu Kota Negara (IKN) menjadi prioritas utama.

“Kukar sebagai daerah penyangga IKN harus menyesuaikan diri, dan dukungan terhadap IKN harus dimulai dari kesiapan infrastrukturnya,” jelasnya.

Namun ia juga mengakui bahwa Kukar kehilangan beberapa desa dan kecamatan karena masuk dalam wilayah IKN.

Untuk itu, pemekaran wilayah menjadi salah satu langkah strategis yang sedang didorong.

“Dengan pemekaran, pemerataan pembangunan bisa lebih mudah dijangkau, dan akselerasinya lebih cepat,” tegas Yani.

Ia berharap langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi pelayanan publik dan kemajuan daerah. (Adv/fi)