SINTESANEWS.ID – Kondisi sekolah di kawasan pesisir Kukar kembali menjadi sorotan. Dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar 2025–2029, Anggota Komisi I DPRD Kukar, Safruddin, menyoroti buruknya infrastruktur pendidikan yang dialami siswa-siswi di wilayah Blok Mahakam.

“Di pesisir itu sekolah-sekolah rata-rata seperti itu. Saat air pasang terendam, saat hujan mereka basah. Padahal mereka tinggalnya di Blok Mahakam,” ungkapnya, Senin (04/08/2025).

Menurutnya, situasi ini sudah berlangsung cukup lama dan belum mendapat solusi konkret.

Banyak sekolah tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menghadapi kondisi geografis pesisir yang rawan banjir rob dan genangan air.

Kondisi ini tentu memengaruhi kenyamanan dan kualitas pembelajaran. Siswa harus tetap belajar meski ruang kelas dalam kondisi lembap atau bahkan tergenang. Guru juga kesulitan menyampaikan materi dalam kondisi seperti itu.

“Ini harus jadi bahan evaluasi buat kita, terutama untuk teman-teman yang ada di pesisir,” kata Safruddin.

Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus berpihak pada wilayah terpencil dan pesisir.

Pemerintah daerah melalui RPJMD Kukar 2025–2029 diharapkan dapat menyusun skema pembangunan yang responsif terhadap tantangan geografis.

Termasuk membangun sekolah tahan banjir atau mengalihkan lokasi sekolah yang lebih aman.

Rapat pembahasan yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, para wakil ketua, dan jajaran eksekutif, menjadi momentum evaluasi bersama untuk memastikan tidak ada anak Kukar yang tertinggal hak pendidikannya karena kondisi infrastruktur.

“Pendidikan adalah hak dasar. Jangan sampai anak-anak di pesisir merasa dianaktirikan,” tutupnya. (Adv/fi)