SINTESANEWS.ID – Terbatasnya kemampuan anggaran daerah tidak menyurutkan semangat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani dalam mendorong pembangunan.

Dalam wawancara Rabu (6/8/2025), ia menyampaikan bahwa opsi pinjaman sah dilakukan sepanjang bertujuan mendukung proyek strategis dan tidak memberatkan keuangan daerah.

Menurutnya, walaupun APBD Kukar saat ini berkisar Rp7–8 triliun, sebetulnya masih ada ruang untuk meningkatkan pembiayaan proyek besar melalui skema pinjaman dari pemerintah pusat atau pihak ketiga.

“Kita bisa pasang target APBD di atas Rp10 triliun. Kalau tidak cukup, kita bisa pinjam dari Kementerian Keuangan atau kerja sama dengan pihak ketiga. Itu sah saja, selama tidak memberatkan,” ungkap Ahmad Yani.

Ia menekankan bahwa upaya meminjam dana pembangunan harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan perhitungan kemampuan pengembalian yang rasional.

“Pinjam juga tidak masalah, asal bisa dikembalikan dan manfaatnya besar untuk masyarakat. Jangan ragu mencoba opsi ini,” tegasnya.

Menurutnya, selama pinjaman tersebut diarahkan untuk pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, maupun layanan dasar, maka DPRD siap mendukung.

“Kita ingin pembangunan tidak tersendat hanya karena keterbatasan anggaran tahunan. Kita harus berani mengambil langkah taktis,” tambahnya.

Ia berharap Pemkab Kukar terbuka terhadap skema pembiayaan alternatif tersebut, agar pembangunan bisa terus berjalan tanpa ketergantungan penuh pada APBD tahunan.

“Dengan cara seperti ini, pembangunan bisa tuntas, Kukar bisa lebih maju,” pungkasnya. (adv/fi)