SINTESANEWS.ID- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pendefinitifan desa-desa persiapan yang ada di wilayah Kukar.

Menurut Ahmad Yani yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan, sejumlah desa di Kukar telah cukup lama menyandang status sebagai desa persiapan.

Padahal secara faktual, desa-desa tersebut sudah memiliki elemen pemerintahan dan tata kelola yang siap untuk diresmikan secara administratif sebagai desa definitif.

“Karena ini kan sebenarnya sudah desa persiapan, tinggal nanti bagaimana bisa didefinitifkan secepatnya,” ucapnya saat diwawancarai awak media pada Kamis, 8 Mei 2025.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam proses pendefinitifan berdampak langsung terhadap keberlangsungan pembangunan di desa tersebut.

Tanpa status hukum yang jelas, desa persiapan belum bisa secara penuh menikmati dukungan anggaran maupun program-program dari pemerintah kabupaten dan pusat.

Sebagai bentuk keseriusannya, Ahmad Yani mengusulkan agar DPRD Kukar segera membentuk panitia khusus atau pansus. Pansus ini nantinya akan bekerja secara intensif untuk menelaah dan mempercepat proses legalisasi desa-desa tersebut agar memenuhi syarat dan bisa diusulkan secara resmi sebagai desa definitif.

“Saya berkomitmen akan melakukan percepatan itu, dan kami minta nanti membentuk pansus supaya desa yang belum definitif bisa didefinitifkan melalui kerja-kerja pansus secepatnya,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tujuh desa yang telah berstatus desa persiapan. Dengan kerja kolektif dan koordinasi lintas sektor yang solid, ia percaya desa-desa tersebut bisa segera dinaikkan statusnya secara resmi.

Menurutnya, kepastian hukum terhadap status desa merupakan hal penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, alokasi anggaran pembangunan, dan penguatan kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Ia menambahkan bahwa peran DPRD sangat krusial dalam mengawal proses ini. Bukan hanya dari sisi regulasi, tapi juga dalam hal pengawasan dan distribusi keadilan anggaran hingga ke pelosok desa.

Ahmad Yani berharap upaya percepatan ini juga mendapatkan dukungan dari eksekutif, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ia menyebut bahwa kolaborasi lintas lembaga akan menjadi kunci agar desa-desa tersebut bisa segera menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh.

“Kalau kita semua konsisten dan bekerja maksimal, insya Allah tujuh desa ini bisa segera definitif. Itu harapan saya, agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari hadirnya negara hingga ke tingkat desa,” pungkasnya. (Adv/fi)