Oleh: Anindito Aditomo*
Pada 17 Februari 2022, saya berkesempatan berbicara secara daring dengan Kepala Dinas Pendidikan dari 19 kota/kabupaten di Kaltara, NTT, NTB, dan Jatim dalam rangka sosialisasi Kurikulum Merdeka.
Kepada mereka saya menyampaikan beberapa hal penting. Saya senang dengan antusiasme terhadap Kurikulum Merdeka. Ini mencerminkan optimisme dan dukungan terhadap konsep kurikulum merdeka yang lebih sederhana kontennya, dan lebih memberi kepercayaan dan fleksibilitas bagi sekolah untuk pengembangan kompetensi dan karakter murid.
Namun, di sisi lain, ada kecemasan dan banyak pertanyaan juga terkait implementasinya. Yang pertama ingin saya tekankan adalah bahwa pergantian kurikulum bukan tujuan. Kurikulum adalah alat dan jalan menuju tujuan. Memiliki kurikulum baru bukanlah tujuan.
Tujuannya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran, memberi pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan menyenangkan bagi semua anak. Ini adalah cita-cita Merdeka Belajar. Sebagai cita-cita Merdeka Belajar, perbaikan kualitas pembelajaran ini merupakan tujuan dari semua program utama Kemdikbud RI saat ini.
Kami berupaya merancang perubahan yang sistemik, yang komprehensif. Bukan hanya dari sisi kurikulum. Dari sisi penjaminan mutu, kami meniadakan ujian nasional, dan melaksanakan asesmen nasional. Instrumen akreditasi dan juga Standar Pelayanan Minimum atau SPM juga disesuaikan dengan konsep asesmen nasional. Jadi, ke depan bapak ibu guru, dan Pemda, tidak lagi dinilai berdasarkan penguasaan materi kurikulum secara keseluruhan. Tetapi berdasarkan efektivitas sekolah dan Pemda dalam menumbuhkembangkan kompetensi dasar literasi numerasi, serta karakter murid.
Perhatikan bahwa ini sejalan dengan konsep kurikulum yang menekankan pada karakter dan kompetensi, bukan ketuntasan materi. Guru tidak perlu cemas, dan jangan ditagih lagi oleh dinas, terkait ketuntasan materi. Yang perlu dicek adalah apakah muridnya mengalami progres. Kemajuan belajar, terutama dalam literasi dan numerasi. Dan tentu dari sisi penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah.
Berbagai pelatihan daring yang tersedia di platform Guru Berbagi dan Belajar, dan sekarang di Platform Merdeka Mengajar, semuanya mengarah pada perbaikan pembelajaran. Sebagian besar pelatihan tersebut bermanfaat untuk semua guru dan sekolah. Bukan hanya yang menerapkan Kurikulum Merdeka.
Misalnya, pelatihan tentang disiplin positif membantu guru untuk menerapkan cara-cara mengelola kelas tanpa menghukum dan mencederai motivasi murid. Program Guru Penggerak juga demikian. Program ini dilandasi paradigma yang sama, paradigma orientasi pada murid. Dan tentu saja relevan untuk semua guru dan sekolah, baik yang menggunakan K-13 ataupun Kurikulum Merdeka.
Karena itu, Kurikulum Merdeka harus dipahami sebagai satu di antara sekian banyak jalan dan alat untuk mencapai cita-cita perbaikan pembelajaran. Ada tahapan untuk melakukan transformasi pembelajaran tersebut. Baru di tahun 2024 kita akan phasing in and phasing out secara nasional. Artinya, baru di 2024 kurikulum yang lama akan secara bertahap ditinggalkan.
Jadi, tidak harus semua sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka di tahun 2024. Apa implikasinya? Bagi Pemda, tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu takut ketinggalan kereta. Ingat, kami tidak lagi mengukur dan menagih ketercapaian materi, tidak seperti di zaman UN dulu. Yang kami tagih adalah pengembangan karakter dan kompetensi dasar, terutama literasi dan numerasi. Di sisi lain, ada beberapa kelebihan dari Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini membantu untuk lebih fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi.
Tapi kelebihan-kelebihan tersebut hanya bisa bermanfaat jika pergantian kurikulum dilakukan secara bertahap, sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah. Juga sesuai dengan kapasitas daerah dalam membantu sekolah yang berubah. Jangan sampai mengejar jumlah sekolah yang berubah kurikulumnya, tapi sebenarnya yang berubah dokumennya saja. Sekali lagi, yang ingin kita wujudkan adalah perubahan dalam kualitas pembelajaran, bukan perubahan dokumen.
Implikasi kedua bagi Pemda adalah perlu ada komitmen untuk mendukung guru dan sekolah dalam melakukan transformasi pembelajaran. Menerapkan Kurikulum Merdeka berarti menyusun kurikulum operasional sekolah. Guru dan kepala sekolah harus belajar konsep dan paradigma yang berbeda. Tidak lagi menuntaskan materi, tapi membantu murid untuk menjadi pelajar yang mandiri.
Untuk itu, Pemda perlu memfasilitasi terbentuknya komunitas belajar bagi guru dan kepala sekolah. Ini kelompok yang membantu guru saling berbagi dan berefleksi tentang cara menggunakan Kurikulum Merdeka untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelasnya. Dorong sekolah untuk melakukan refleksi, mulai dari asesmen diri untuk menilai kesiapan menerapkan Kurikulum Merdeka. Manfaatkan platform Merdeka Mengajar dengan berbagai materi pelatihannya yang kualitasnya sudah terjamin.
Pemda juga perlu memberi dukungan bahan ajar atau fasilitas lain yang diperlukan. Kami menyediakan semua bahan dan perangkatnya secara digital. Namun, jika ada sekolah yang memerlukan bahan dan perangkat fisik, maka Pemda perlu memfasilitasinya.
Implikasi terakhir adalah perubahan mindset atau paradigma. Perubahan cara berpikir. Bukan hanya bagi guru dan kepala sekolah, tapi juga bagi Dinas Pendidikan, Pemda, dan kami di pusat. Refleksikan apa yang mendukung, apa yang menghambat guru dan sekolah melakukan transformasi pembelajaran. Apakah ada praktik dan kebijakan dari Dinas Pendidikan yang membuat guru sibuk mengurus administrasi, dan kehabisan waktu untuk refleksi tentang kualitas pembelajaran dan hasil belajar muridnya? Pelatihan apa yang diperlukan bagi pengawas agar mendukung hal ini?
Semua ini perlu waktu dan kolaborasi. Perlu gotong royong untuk mencapai cita-cita yang sama. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini membantu untuk menyamakan tujuan, menyamakan cita-cita kita bersama. (*Artikel ini merupakan utas dari penulis yang kami ubah beberapa bagian dari catatan asli, namun tak mengubah esensinya)
