SINTESANEWS.ID – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menilai ketergantungan Kaltim terhadap pasokan pangan dari luar daerah masih cukup tinggi, terutama dari Sulawesi, Jawa, dan Kalimantan Selatan.
Padahal, daerah seperti Kutai Kartanegara memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan regional.
“Kita ini punya lahan dan petani. Yang kurang itu dukungan infrastruktur dan kemitraan. Perusahaan bisa masuk dalam dua aspek itu: bantu irigasi, bantu alat tani, atau pasarkan produk petani,” ujar Salehuddin, Jumat (2/5/2025).
Ia menjelaskan, jika sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani lokal bisa dibangun secara konkret, maka ketahanan pangan di Kaltim tidak hanya bisa dicapai, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi jangka panjang, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah ini.
Menurutnya, momentum pembangunan IKN harus dimanfaatkan untuk mendorong sektor pertanian lokal agar mampu memenuhi lonjakan kebutuhan pangan yang diprediksi akan meningkat tajam seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Salehuddin juga mendorong agar dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim yang sedang dibahas, dimasukkan kebijakan afirmatif untuk melibatkan perusahaan besar dalam mendukung program ketahanan pangan.
“Selama ini CSR yang ada di Kaltim itu banyak terserap ke infrastruktur jalan atau fasilitas umum. Sebenarnya itu sudah bagus, tapi sektor pangan juga penting. Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Negara, kebutuhan pangan akan naik tajam,” katanya.
Ia menilai, bila perusahaan berkontribusi langsung dalam peningkatan produktivitas pertanian—baik melalui penyediaan alat dan teknologi, pelatihan, atau pembukaan pasar—maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Salehuddin juga menyoroti pentingnya pendataan dan pemetaan lahan potensial di daerah-daerah penyangga IKN seperti Kukar, Penajam Paser Utara, dan Paser.
Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menyusun program pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kuncinya adalah kolaborasi. Pemerintah, swasta, dan petani harus duduk bersama. Tidak cukup hanya memberi bantuan sesaat, tapi perlu kemitraan jangka panjang agar hasilnya bisa maksimal,” pungkasnya.(adv).
