SINTESANEWS.ID — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menyatakan keprihatinannya atas maraknya penyalahgunaan pupuk subsidi yang sejatinya diberikan pemerintah untuk membantu para petani meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Menurut Yenni, pupuk subsidi merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mendorong sektor pertanian agar tetap kuat dan mandiri. Namun, fakta yang muncul justru memperlihatkan adanya oknum yang memanfaatkan bantuan ini untuk kepentingan pribadi.
“Padahal itu (pupuk subsidi) diturunkan dari pemerintah dengan tujuan baik, tapi kenapa bisa disalahgunakan? Ini tentu sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
Yenni menilai penyalahgunaan pupuk subsidi bukan hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menurunkan hasil pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, ia berharap kasus-kasus tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan.
“Harapan kita, dengan kejadian ini yang sudah ketahuan dan sedang diproses, mudah-mudahan oknum lainnya tidak melakukan hal serupa lagi. Kita tidak ingin petani terus dirugikan akibat praktik yang merugikan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yenni menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam penyaluran pupuk subsidi. Ia mengusulkan agar penggunaan teknologi digital atau sistem online bisa dioptimalkan untuk meminimalisir celah penyimpangan.
“Pengawasan dari pemerintah harus diperbaiki dan diperkuat, termasuk melibatkan masyarakat dan kelompok tani sebagai pengawas agar penyaluran pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran, tanpa biaya tersembunyi, seperti kata iklan,” kata Yenni.
Selain itu, ia juga meminta aparat hukum untuk menindak tegas para pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi agar efek jera dapat tercipta. Pendekatan hukum yang kuat diyakini mampu mengurangi peluang praktik korupsi di sektor pertanian ini.
“Pupuk subsidi bukan hanya soal anggaran pemerintah, tetapi menyangkut nasib petani dan ketahanan pangan kita. Jadi tidak ada toleransi bagi pelaku yang merusak niat baik ini,” pungkasnya.(Adv)
