SINTESANEWS.ID – Retribusi alur sungai dan optimalisasi potensi kerja sama antara perusahaan swasta dan daerah dinilai menjadi peluang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kukar.

Gagasan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kukar, Ria Handayani, dalam pembahasan RPJMD Kukar 2025–2029.

Ria mengungkapkan bahwa potensi ekonomi sungai sangat besar, terutama dari pelabuhan yang digunakan perusahaan-perusahaan tambang dan sawit.

Namun sayangnya, belum banyak dimanfaatkan secara optimal melalui retribusi dan pajak daerah.

“Di sungai-sungai kita ada pelabuhan yang digunakan untuk aktivitas tambang dan sawit. Dari situ seharusnya bisa diambil retribusi dan pajaknya,” ujar Ria, Senin (04/08/2025).

Ia menilai, ini menjadi sumber pendapatan baru yang belum tergarap maksimal.

Tak hanya itu, ia mengusulkan agar Kukar memiliki perda khusus yang mengatur kewajiban seluruh perusahaan besar untuk bekerja sama dengan perusahaan daerah (Perseroda) dan pelaku lokal.

Menurutnya, kerja sama tersebut bisa dilakukan tanpa merugikan perusahaan.

“Paling tidak mereka melibatkan perusahaan lokal, misalnya dengan memberikan jatah penjualan. Seperti batu bara, dalam sebulan bisa disepakati beberapa persen dari penjualan untuk dikelola perusahaan daerah, dengan harga yang sama,” jelasnya.

Gagasan tersebut, menurut Ria, akan memberi ruang pertumbuhan bagi perusahaan lokal tanpa menekan operasional perusahaan besar.

“Ini soal keberpihakan. Kalau tidak kita atur lewat perda, ya mereka jalan sendiri, kita tidak dapat apa-apa,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa penguatan regulasi daerah menjadi kunci untuk memperkuat posisi pemerintah dalam bernegosiasi dengan pelaku usaha besar.

Perda bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam menagih kontribusi mereka untuk daerah.

Jika dikelola dengan baik, skema ini akan berdampak ganda yakni dapat meningkatkan PAD sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal.

Ria menyebut bahwa Kukar memiliki sumber daya yang besar, tapi belum dimanfaatkan dengan pola kerja sama yang tepat.

“Kita harus jadi tuan rumah di daerah sendiri, bukan hanya jadi penonton. Dan itu dimulai dari keberanian membuat aturan yang adil,” tutupnya. (Adv/fi)