SINTESANEWS.ID – Program Wi-Fi gratis yang digadang-gadang sebagai terobosan digital Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai terancam tidak efektif jika tidak dibarengi dengan pemerataan infrastruktur dasar, terutama akses listrik.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa banyak desa di Kaltim, khususnya di wilayah pedalaman seperti Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu, masih belum teraliri listrik PLN secara penuh. Hal ini membuat program Wi-Fi gratis yang masuk dalam agenda layanan unggulan Gratispol berisiko menjadi proyek yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Jangan bicara internet gratis kalau listrik saja belum tersedia. Ini bisa jadi program bagus di atas kertas tapi gagal di lapangan,” kata Agusriansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025).

Program Wi-Fi gratis sendiri resmi diluncurkan pada April 2025 oleh Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sebagai salah satu dari enam program prioritas Gratispol. Namun, hingga pertengahan tahun ini, pemerataan infrastruktur penunjang belum sepenuhnya menyentuh desa-desa di kawasan terluar.

Agusriansyah menilai, ketidaksinkronan antara program digitalisasi dan kesiapan infrastruktur dapat memperlebar kesenjangan digital antara desa dan kota.

“Kalau tidak diantisipasi, yang terjadi adalah ketimpangan. Kota makin terkoneksi, desa makin tertinggal,” tegasnya.

Ia menyarankan agar pemerintah provinsi menyiapkan solusi energi alternatif seperti pembangkit tenaga surya atau sistem hybrid untuk mendukung program tersebut di desa-desa yang belum memiliki akses listrik memadai.

“Energi terbarukan bisa jadi jawaban, apalagi untuk wilayah yang secara geografis sulit dijangkau jaringan PLN,” tambahnya.

Selain itu, Agusriansyah juga mendorong sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan implementasi program Wi-Fi gratis, agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Menurutnya, konektivitas digital di desa sangat penting bukan hanya untuk akses informasi dan pendidikan, tetapi juga untuk menunjang ekonomi masyarakat seperti pengembangan UMKM berbasis digital dan layanan publik daring.

“Ini bukan soal jaringan internet semata, tapi soal membuka peluang baru bagi masyarakat desa. Tapi semuanya percuma kalau listrik saja belum ada,” pungkasnya.(Adv)