SINTESANEWS.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat demokrasi di tingkat lokal dengan mendorong penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah Ke-5 Tentang Prioritas Kebijakan Publik” yang digelar di RT 80 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Jumat (23/5/2025).
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa demokrasi sejati bukan hanya soal pemilihan umum atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Namun, demokrasi harus terus dijalankan dalam tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Penetapan prioritas pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat.
Keterlibatan warga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tegas Nurhadi.
Kegiatan ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung kepada wakil rakyat.
DPRD Kaltim memandang partisipasi masyarakat sebagai elemen vital dalam proses pengambilan keputusan yang berkualitas.
Nurhadi menambahkan bahwa demokrasi yang hidup adalah demokrasi yang mampu membuka ruang dialog antara pemerintah dan rakyat tanpa adanya sekat. Hal ini diyakini dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang diterbitkan.
“Dengan mengedepankan keterbukaan dan dialog, kita berharap pembangunan di Kaltim bisa berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang inklusif juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltim berkomitmen untuk menjadikan proses perencanaan pembangunan sebagai proses yang partisipatif, di mana seluruh elemen masyarakat dapat berkontribusi secara aktif.
“Kami tidak ingin kebijakan publik hanya dibuat dari ruang rapat tanpa menyentuh realitas di masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini kami anggap sangat strategis,” kata Nurhadi.
Warga yang hadir menyambut positif kesempatan tersebut. Mereka merasa diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan usulan, terutama terkait akses pendidikan dan layanan kesehatan yang masih dirasakan belum merata.
Salah satu warga, Sariani, menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah lebih memperhatikan pembangunan fasilitas kesehatan di wilayahnya yang selama ini terbatas.
“Kami berharap aspirasi kami didengar dan menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Ini penting agar kebutuhan kami sebagai warga biasa juga diperhatikan,” ujar Sariani.
Selain itu, dalam kegiatan tersebut, DPRD Kaltim juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam pengawasan pelaksanaan program-program pemerintah agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Nurhadi menegaskan bahwa fungsi pengawasan menjadi bagian integral dari peran DPRD dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan betul-betul membawa manfaat bagi masyarakat, tidak terserap oleh praktik-praktik yang merugikan,” katanya.
Kegiatan “Penguatan Demokrasi Daerah” ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai wilayah di Kaltim, guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. (Adv)
