SINTESANEWS.ID – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai mempersiapkan agenda penting terkait seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kaltim.
Hal ini dibahas dalam rapat internal yang digelar di Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Senin, 19 Mei 2025 lalu. Rapat tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan awal pembentukan badan publik strategis yang berperan menjaga keterbukaan informasi di daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengatakan bahwa rapat dipimpin oleh unsur pimpinan komisi dan diikuti seluruh anggota.
Fokus utama pertemuan ini adalah menyusun agenda kerja jangka pendek hingga dua bulan ke depan, dengan menempatkan proses seleksi calon komisioner KIP sebagai salah satu prioritas utama.
“Rapat internal Komisi I kemarin membahas agenda kerja satu hingga dua minggu ke depan, bahkan sampai dua bulan mendatang. Termasuk beberapa hal yang kita anggap prioritas,” kata Salehuddin, Rabu (21/5/2025).
Menurut Salehuddin, pihaknya telah menerima surat resmi dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang mencantumkan nama-nama calon komisioner dari unsur pemerintah daerah.
Nama-nama tersebut akan segera dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan Komisi I untuk menentukan jadwal dan mekanisme seleksi.
“Sudah ada surat dari gubernur mengenai bakal calon komisioner KIP dari unsur pemerintah daerah,” ungkapnya.
Proses seleksi ini dinilai krusial karena KIP memegang peran penting dalam menjamin keterbukaan informasi publik, yang menjadi fondasi transparansi pemerintahan.
Oleh karena itu, Komisi I berkomitmen memastikan bahwa proses seleksi berlangsung objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Salehuddin menambahkan bahwa tahapan seleksi nantinya juga akan melibatkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memastikan para calon memiliki integritas, kompetensi, dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu keterbukaan informasi.
Ia berharap seluruh proses bisa berjalan lancar agar anggota KIP yang baru dapat segera dilantik dan bekerja secara efektif.
Selain membahas seleksi KIP, Komisi I juga menyusun agenda legislasi yang akan digarap dalam beberapa bulan ke depan.
Beberapa rancangan peraturan daerah (raperda) sudah mulai dibahas, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Fungsi legislasi dan pengawasan tetap menjadi fokus utama kami di Komisi I, terutama yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik,” ujar Salehuddin.(Adv)
