SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat. Ia menyebut bahwa antrean panjang dan ketidaksesuaian fasilitas menjadi keluhan utama jemaah, yang menandakan perlunya pembenahan besar dalam sistem yang ada.
“Banyak masyarakat yang sudah menabung sejak lama, tapi saat berangkat mereka kecewa karena fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai harapan. Ini jelas sangat disayangkan,” ujar Damayanti saat ditemui di Samarinda, Selasa (6/5/2025).
Ia menilai bahwa momentum pembentukan Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang baru merupakan titik awal yang penting untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia. Damayanti berharap badan ini mampu membangun sistem pelayanan yang berfokus pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Menurut politisi dari Fraksi PKB itu, transparansi dalam pengelolaan dana haji adalah kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ia menekankan pentingnya penyampaian informasi terbuka terkait komponen biaya dan penggunaan anggaran, agar masyarakat memahami ke mana uang mereka digunakan.
“Jangan sampai publik merasa uang mereka dikelola secara tertutup. Pelaporan keuangan harus dibuka secara berkala, agar tidak ada kecurigaan atau spekulasi,” tegas Damayanti.
Selain itu, Damayanti juga menyoroti lamanya antrean jemaah haji yang bisa mencapai puluhan tahun. Ia mendorong pemerintah untuk mencari formula alternatif agar masyarakat yang sudah lama mendaftar bisa berangkat lebih cepat, termasuk dengan sistem kuota tambahan atau kerja sama internasional.
Ia mengusulkan agar DPRD Kaltim dan DPR RI membentuk forum kerja bersama guna melakukan audit menyeluruh atas sistem antrean, distribusi kuota, hingga evaluasi mitra layanan haji yang digunakan selama ini.
“Selama ini belum ada evaluasi menyeluruh secara nasional terhadap penyedia layanan yang bekerja sama dengan pemerintah. Padahal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengalaman jemaah,” katanya.
Damayanti juga berharap agar penyelenggaraan haji di masa depan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi mencerminkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warganya yang menjalankan rukun Islam kelima.
“Haji bukan sekadar perjalanan spiritual, ini tentang pelayanan publik yang bermartabat,” pungkasnya. (Adv)
