Home » Advertorial » DPRD Kaltim » DPRD Kaltim Soroti Praktik Titip Siswa, Dorong Pemerataan Kualitas Sekolah

DPRD Kaltim Soroti Praktik Titip Siswa, Dorong Pemerataan Kualitas Sekolah

Selasa,10 Juni 2025 09:21WIB

Bagikan : Array

SINTESANEWS.ID – Praktik penitipan siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mendapat sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyebut fenomena ini sebagai bentuk ketidakadilan yang dipicu oleh ketimpangan kualitas antar sekolah di Kaltim.

Menurutnya, selagi masih ada stigma sekolah unggulan dan favorit, orang tua akan terus berlomba-lomba menitipkan anak ke sekolah tertentu, bahkan jika itu berarti menyalahi prinsip keadilan dalam pendidikan.

“Praktik titip siswa tidak seharusnya terjadi. Kalau kualitas pendidikan merata, maka tidak ada lagi anggapan sekolah favorit,” ujar Damayanti, Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan, praktik titip-menitip berpotensi menyingkirkan siswa lain yang seharusnya lolos secara sah dan merugikan anak-anak yang berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara.

“Anak yang mestinya diterima bisa tergeser karena titipan. Ini jelas bertentangan dengan semangat Undang-Undang yang menjamin hak pendidikan bagi setiap anak,” tegasnya.

Damayanti mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyelesaikan akar persoalan dengan membenahi kualitas seluruh sekolah secara merata, baik dari segi fasilitas maupun tenaga pendidik.

“Pemerintah harus hadir dan memastikan semua sekolah punya kualitas yang setara. Kalau semua bagus, masyarakat tidak akan terfokus pada satu atau dua sekolah saja,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam pelaksanaan PPDB agar tidak ada celah bagi praktik-praktik tidak adil yang mencederai integritas sistem pendidikan.

“Semua anak harus punya kesempatan yang sama tanpa harus bersaing lewat jalur belakang,” tutup Damayanti.(Adv)

6085768219885996691-min

TOPIK TERKAIT

BERITA UTAMA

REKOMENDASI

WhatsApp Image 2025-03-03 at 10.30.26

TEKNOLOGI

TERPOPULER

HIBURAN

bannera

POLITIK