SINTESANEWS.ID – Menjelang masa tenang Pemilu 2024, KPU Kukar menggelar rapat koordinasi (Rakor) di Ruang Rapat KPU, Jumat (9/2/2024).

Rakor ini membahas sejumlah persiapan yang harus dilakukan oleh KPU Kukar, mulai dari penertiban alat peraga kampanye (APK), sosialisasi rekapitulasi suara, hingga laporan dana kampanye.

Komisioner KPU Kukar, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Muhammad Amin, mengatakan, salah satu hal yang penting dalam masa tenang adalah komunikasi yang baik dengan partai politik (Parpol) peserta Pemilu.

Menurut dia, KPU Kukar membutuhkan rekapitulasi data dari Parpol di tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Kita perlu komunikasi yang baik dengan Parpol yang ada di kecamatan, kalau di tingkat kabupaten kita sudah ada jalur komunikasinya, kami juga punya kontaknya,” kata Amin.

Amin juga menyampaikan bahwa KPU Kukar menghadapi kendala waktu dalam menyiapkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Parpol.

Ia mengatakan bahwa waktu yang tersedia sangat mepet, sehingga KPU Kukar akan berusaha menyelesaikannya sebelum tanggal 14 Februari.

“Sebenarnya paling lambat itu tanggal 29 Februari seingat saya, oleh karena itu akan coba kami padatkan sebelum tanggal 14 Februari,” ujar Amin.

Amin menegaskan bahwa LPPDK adalah kewajiban Parpol yang diatur oleh undang-undang.

Jika Parpol tidak melaporkan dana kampanye sesuai waktu yang ditentukan, maka keikutsertaannya dalam Pemilu akan dicoret.

“Sebenarnya enggak berat, semua tergantung Parpolnya lagi mau memproses apa tidak,” tutur Amin.

Amin berharap tidak ada kendala selama masa tenang Pemilu, sehingga Pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan damai.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak. (ir/ar)