SINTESANEWS.ID – Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengingatkan bahwa penyaluran bantuan keuangan kepada masyarakat bisa terhambat karena Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2021.

Dalam Pasal 5 ayat 4 Pergub tersebut disebutkan bantuan keuangan kepada masyarakat di kabupaten/kota di Kaltim harus bernilai minimal Rp 2,5 miliar.

Kata dia, jika merujuk pada peraturan itu, setiap wakil rakyat di Gedung Karang Paci hanya bisa memberikan bantuan maksimal untuk empat kegiatan per tahun.

“Karena aspirasinya paling Rp 10 miliar. Karena ini untuk masyarakat se-Kukar, inilah yang membuat kami terkendala untuk bantu masyarakat,” ungkapnya baru-baru ini saat berkunjung ke Desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Menurut dia, masalah ini bisa dipecahkan lewat musyawarah rencana pembangunan kecamatan. Dalam satu kecamatan, sejumlah desa bisa membuat satu judul usulan bantuan keuangan kepada Pemprov Kaltim.

Misalnya untuk pembangunan jalan. Judulnya bisa diajukan kepada Pemprov Kaltim berupa semenisasi jalan tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang.

“Nanti lampirannya Separi Kampung dan lain-lain. Nanti, pada saat sampai Rp 2,5 miliar, itulah yang dikerjakan,” katanya.

Cara lain, Pergub tersebut bisa dicabut oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Namun, selama ini usulan tersebut tak pernah ditindaklanjuti oleh Isran.

Bahar pun berharap Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2021 dicabut oleh pengganti Isran, khususnya penjabat gubernur yang akan menggantikan Isran pada Oktober 2023.

“Kalau Pergub itu hilang atau direvisi Pasal 5 ayat 4, nilai bantuan keuangan tidak lagi disebut minimal atau bisa ditulis minimal Rp 500 juta. Kalau nilainya segitu, kami sepakat,” katanya. (adv/mb)