SINTESANEWS.ID – DPRD Kalimantan Timur menegaskan perannya tidak sekadar sebagai lembaga pengawas dan pembuat regulasi, melainkan sebagai penentu arah strategis pembangunan daerah di tengah geliat proyek nasional Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa lembaga legislatif harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah penyangga IKN.

“Kami bukan hanya menyetujui anggaran atau membuat perda. DPRD juga mengawal agar pembangunan tepat sasaran dan tidak meninggalkan masyarakat di daerah-daerah luar kawasan inti,” ujar Hasanuddin, Kamis (19/6/2025).

Politisi yang akrab disapa Hamas itu menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan antara pusat IKN dan daerah sekitarnya agar pertumbuhan tidak menimbulkan kesenjangan baru.

“Kaltim jangan hanya jadi lokasi IKN, tapi juga harus merasakan manfaatnya secara merata,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya fokus pada sektor-sektor dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh mengalahkan prioritas pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Kalau pendidikan dan kesehatan tertinggal, pembangunan fisik tidak akan punya arti jangka panjang,” tambahnya.

DPRD Kaltim, kata Hamas, akan terus memperkuat fungsi penganggaran dan pengawasan agar pembangunan di provinsi ini berlangsung inklusif, berkelanjutan, dan tidak menyisakan ketimpangan sosial.

“Kami siap jadi mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Tugas DPRD adalah menjembatani kepentingan rakyat dalam setiap agenda pembangunan,” tutupnya.(Adv)