SINTESANEWS.ID – Maraknya praktik penitipan siswa dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kalimantan Timur dinilai sebagai cerminan dari ketimpangan kualitas antar sekolah. DPRD Kaltim menilai fenomena ini mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam meratakan mutu pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, secara tegas menolak praktik titip-menitip siswa karena dianggap merugikan peserta didik lain yang berhak masuk melalui jalur resmi.
“Kalau semua sekolah kualitasnya merata, tidak akan ada istilah sekolah favorit, apalagi praktik penitipan siswa. Ini masalah sistemik yang harus segera dibenahi,” kata Damayanti, Minggu (22/6/2025), dalam rapat pembahasan PPDB bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Ia menambahkan, stigma terhadap sekolah-sekolah tertentu sebagai ‘unggulan’ bukan hanya soal gengsi, tetapi akibat nyata dari ketimpangan dalam hal tenaga pengajar, fasilitas, dan iklim belajar.
“Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan. Anak-anak yang sebenarnya lolos murni bisa tersingkir karena ada celah titipan yang dilindungi diam-diam,” tegasnya
Menurutnya, solusi jangka panjang tidak cukup dengan penegakan aturan dalam proses PPDB, tetapi harus dibarengi pemerataan mutu pendidikan di seluruh satuan pendidikan.
“Pemerintah harus turun tangan dengan kebijakan afirmatif. Mulai dari distribusi guru berkualitas, perbaikan sarana prasarana, hingga pelatihan berkelanjutan bagi pendidik,” ujarnya.
Damayanti menekankan, prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan adalah keadilan dan kesetaraan hak. Jika ketimpangan terus dibiarkan, celah penyimpangan akan selalu muncul setiap tahun ajaran baru.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan orang tua atau oknum guru. Sistem yang timpang ini lah yang menciptakan praktik tidak sehat. Ini harus dihentikan dari hulunya,” tambahnya.
Ia mendesak agar isu pemerataan kualitas sekolah menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran dan perencanaan pendidikan provinsi.
“Kalau semua sekolah punya standar yang baik, orang tua tak perlu berebut kursi atau menitip anak. Kita bangun sistem yang adil, bukan hanya prosedur yang tampak rapi tapi penuh celah,” pungkasnya. (Adv)
