SINTESANEWS.ID — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Komisi III DPRD Kalimantan Timur meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proyek infrastruktur agar penyelesaiannya tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal serta menghindari kendala dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
Komisi III DPRD Kaltim belum lama ini menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Perhubungan Kaltim guna membahas perkembangan proyek-proyek prioritas tahun 2025.
“Rapat ini bagian dari evaluasi agar dua dinas strategis tetap berada di jalur yang benar. Jika ada kendala teknis, bisa segera diatasi,” jelas Abdulloh.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kinerja kontraktor menjadi fokus utama. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal kontrak, sementara pencairan anggaran hanya dilakukan berdasarkan capaian progres fisik di lapangan.
“Kedisiplinan waktu adalah tanggung jawab penyedia jasa. Mekanisme progres fisik ini juga untuk menjaga profesionalitas kontraktor,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Komisi III DPRD Kaltim juga akan melakukan kunjungan lapangan secara rutin ke berbagai lokasi proyek. Setiap anggota dewan dijadwalkan memantau langsung pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan masing-masing.
“Pemantauan di lapangan menjadi cara paling efektif memastikan seluruh program infrastruktur tahun ini berjalan sesuai target,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
