SINTESANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai upaya menjaga kerukunan antarumat beragama tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendeteksi sejak dini potensi persoalan yang dapat memicu gesekan di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan sinergi antara DPRD dan FKUB perlu diperkuat sebagai langkah preventif untuk menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan tokoh lintas agama menjadi instrumen penting dalam meredam berbagai isu yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
Ia menegaskan, FKUB memiliki jaringan hingga ke tingkat masyarakat sehingga mampu menjadi mitra strategis pemerintah maupun DPRD dalam memetakan dinamika yang berkembang di lapangan.
“FKUB memiliki peran yang sangat penting karena beranggotakan para tokoh agama yang memahami kondisi masyarakat. Informasi yang mereka miliki dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah pencegahan sebelum persoalan berkembang lebih luas,” ujarnya.
Helmi menilai, menjaga harmoni di Kota Samarinda membutuhkan keterlibatan semua pihak. Keberagaman yang menjadi karakter masyarakat kota ini harus dirawat melalui komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta penyelesaian persoalan dengan pendekatan dialog.
Menurut dia, perkembangan informasi yang begitu cepat, terutama melalui media sosial, sering kali memunculkan narasi yang belum tentu benar. Apabila tidak segera diklarifikasi, isu-isu tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Karena itu, DPRD berkomitmen membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan FKUB sebagai bagian dari upaya membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan bernuansa keagamaan.
Selain berfungsi sebagai wadah komunikasi antarumat beragama, FKUB juga dinilai mampu menjadi jembatan penyelesaian berbagai persoalan melalui pendekatan musyawarah. Kehadiran forum tersebut diharapkan dapat memperkuat nilai toleransi sekaligus menjaga stabilitas sosial yang selama ini menjadi modal penting pembangunan Kota Samarinda.
Helmi berharap kolaborasi yang terjalin tidak hanya dilakukan ketika muncul persoalan, tetapi dibangun secara berkelanjutan melalui forum diskusi, edukasi kepada masyarakat, hingga penguatan literasi mengenai pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.
“Dengan komunikasi yang terbangun sejak awal, potensi persoalan bisa diantisipasi lebih cepat. Tujuan akhirnya adalah menjaga Samarinda tetap aman, damai, dan menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama maupun keyakinan,” tutupnya. (ADV/RZL)
