SINTESANEWS.ID — DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah di tengah kondisi keuangan Kaltim yang sedang menghadapi tekanan. Peringatan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, yang menilai pendidikan tidak boleh menjadi area pemangkasan anggaran.
Makmur menekankan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, penganggaran terhadap sektor ini bersifat wajib dan tidak dapat digeser untuk kepentingan lain.
“Pendidikan harus mendapat posisi terdepan dalam penganggaran. Ini komitmen bersama yang harus dipatuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemenuhan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan yang telah diatur dalam APBD merupakan kewajiban yang tidak bisa dinegosiasikan. DPRD, kata Makmur, selalu memberikan penekanan khusus terhadap persentase tersebut setiap kali pembahasan anggaran berlangsung.
Makmur juga mengingatkan bahwa setiap program pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah agar tidak terhenti di tengah pelaksanaan. Ia meminta Pemprov Kaltim lebih realistis dalam merancang program.
“Jangan membuat program yang jauh dari kemampuan anggaran. Itu bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa program yang belum dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran dapat dilakukan bertahap, asalkan pemerintah tetap menjaga konsistensi terhadap amanat yang telah disepakati.
Selain itu, Makmur menyebut bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan anggaran semakin tinggi. Karena itu, setiap keputusan yang diambil pemerintah harus tepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di publik.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
