SINTESANEWS.ID — Komisi I DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti dugaan penyalahgunaan dana pascatambang yang semestinya dialokasikan untuk pemulihan lingkungan di kawasan terdampak aktivitas tambang. Dana yang diperuntukkan bagi penutupan lubang tambang dan perbaikan lahan itu diduga tidak pernah dirasakan masyarakat, melainkan mengalir ke pihak-pihak tertentu.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai praktik semacam ini sebagai pola penyimpangan yang merugikan daerah serta memperburuk kondisi lingkungan yang sudah kritis.
“Dana itu untuk rehabilitasi, bukan dinikmati kelompok tertentu. Ini pelanggaran serius,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang mulai membongkar sejumlah kasus di sektor pertambangan dan telah menetapkan tersangka. Namun, menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada satu atau dua kasus saja.
“Langkah kejaksaan dan Polda Kaltim patut diapresiasi, tetapi penyimpangan lain juga harus diselidiki,” ujarnya.
Salehuddin menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertambangan di Kaltim, mengingat dampak sosial maupun ekologis yang terus muncul akibat praktik yang tidak bertanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memperketat sistem pengawasan untuk memastikan tidak ada lagi bekas tambang yang dibiarkan terbengkalai dan membahayakan masyarakat.
“Regulasi sudah ada, tinggal bagaimana memastikan pengawasan dan pelaksanaannya benar-benar berjalan. Perbaikan mungkin bertahap, tetapi harus dilakukan secara konsisten,” tutupnya.
(IA/ADV/DPRDKaltim)
