SINTESANEWS.ID – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, kembali menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan banjir yang kerap melanda Kota Samarinda.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti saluran drainase dan pompa air memang penting, tetapi bukan solusi jangka panjang.
“Pembangunan infrastruktur pendukung lainnya seperti saluran drainase dan pompa air di titik-titik rawan banjir dalam kota juga sangat penting,” ujar Subandi, Senin (26/5/2025).
Namun, ia menggarisbawahi bahwa persoalan banjir tidak akan selesai jika hanya berfokus pada wilayah hilir.
Menurut Subandi, upaya penanggulangan banjir harus dimulai dari hulu sungai, tempat volume air berasal dan mengalir ke pusat kota.
“Drainase dan pompa memang penting, tapi itu hanya mereduksi dampak. Kita harus berpikir dari hulu ke hilir. Kalau volume air bisa dikendalikan dari atas, maka beban drainase di kota akan jauh berkurang,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pendekatan teknis digabungkan dengan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan, terutama di wilayah hulu sungai yang masih memiliki ruang untuk intervensi.
Subandi menyebut bahwa wilayah hulu Karang Mumus, yang berada di atas Bandara APT Pranoto hingga ke perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi lokasi ideal untuk pembangunan embung atau kolam retensi.
“Kawasan itu memiliki potensi untuk menahan limpasan air sebelum masuk ke pusat kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sistem pengendalian banjir di Samarinda harus didesain seperti rantai air: dari penahan di hulu, pengatur aliran di tengah, hingga saluran pembuangan di hilir.
Dengan pendekatan tersebut, beban air bisa dikendalikan bertahap sehingga tidak menumpuk di satu titik.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi lintas sektor dan wilayah.
Menurutnya, Pemprov Kaltim harus menggandeng Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar untuk menyusun rencana aksi bersama yang difokuskan pada pengendalian air secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal kemauan politik dan koordinasi lintas pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain pembangunan fisik, Subandi menekankan pentingnya edukasi publik tentang menjaga daerah resapan air dan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air. Ia mengatakan, perilaku masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga efektivitas sistem drainase.
Menutup pernyataannya, Subandi meminta agar pemerintah menjadikan isu banjir sebagai prioritas dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
“Jangan menunggu bencana datang baru panik. Kita perlu perencanaan jangka panjang yang terukur, mulai dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.(Adv)
