SINTESANEWS.ID  – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Samsun meminta aparat penegak hukum bersikap tegas menyikapi fenomena tambang ilegal di Bumi Etam. Pasalnya, tambang ilegal akan menimbulkan konflik sosial antara perusahaan tambang dengan masyarakat sekitar.

“Kalau persoalan pertambangan batu bara ilegal sudah kerap saya tanggapi bahwa jangan sampai aparat penegak hukum longgar dalam menegakkan hukum ketika ada masyarakat yang terganggu, karena akan timbul persoalan lain konflik sosial,” kata Samsun, Jumat (19/3/2023).

Dalam menegakkan hukum, dia meminta agar tidak ada pembedaan, sehingga semua pihak yang melakukan aktivitas usaha tambang ilegal ditangkap.

“Jika segala sesuatu itu bertentangan dengan undang-undang, maka harus ditindak. Sebab pasti ada dampak buruknya. Yang pasti regulasi itu dibuat untuk keamanan negara,” jelasnya.

Samsun menilai bahwa persoalan tambang ilegal tergantung pada penegak hukum. Sebab, aturan sudah ditetapkan. Penegakan hukum pun berada di tangan yudikatif. Sementara DPRD hanya memiliki fungsi pengawasan.

Politikus PDI Perjuangan ini menyerahkan proses penindakan pelanggaran dalam aktivitas tambang ilegal kepada penegak hukum, karena mereka yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjutinya.

“Saya yakin aparat penegak hukum kita adil dalam menegakkan keadilan dan tegas dalam menegakkan aturan. Kami berharap fenomena tambang ilegal tidak berkepanjangan dan harus diakomodir untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat agar nantinya akan berdampak baik bagi masyarakat sekitar tambang,” pungkasnya. (adv)