SINTESANEWS.ID- Suasana RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, mendadak ramai pada Selasa, 14 Mei 2025. Bukan karena banjir seperti biasanya, melainkan kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke wilayah mereka.

Kunjungan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Farida, didampingi dua anggotanya yaitu Johansyah dan Hairendra. Mereka datang bersama sejumlah pejabat dari instansi teknis, termasuk perwakilan perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar pemukiman warga.

Tujuannya jelas yaitu menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait banjir berkepanjangan dan dugaan pencemaran lingkungan.

“Pertama-tama, kami ingin mempererat silaturahmi sekaligus melihat langsung kondisi lapangan. Komisi III sudah beberapa kali menggelar RDP, tapi belum ada solusi nyata. Jadi hari ini, kami bawa langsung pihak-pihak terkait ke lokasi,” kata Farida.

Sidak ini melibatkan pihak lintas sektor. Dari pemerintah pusat hingga daerah hadir yakni Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV, Inspektur Tambang Kementerian ESDM Kaltim, BPBD Kukar, DLHK Kukar, Dinas Pertanahan Kukar, hingga Camat, Kapolsek, Danramil Loa Janan, serta Kepala Desa Batuah Abdul Rasid.

Tak ketinggalan, empat perusahaan tambang besar yakni PT Karya Putra Borneo, PT Bara Multi Suksessarana Tbk, PT Komunitas Bangun Bersama, dan PT Welarco Subur Jaya turut ikut dalam rombongan.

“Warga kami sudah lebih dua tahun hidup dalam ketidakpastian. Sungai sudah dangkal karena sedimentasi, dan setiap hujan deras, rumah-rumah warga terendam. Kami sudah coba mediasi, tapi belum ada solusi,” ujar Abdul Rasid, Kepala Desa Batuah.

Ia memaparkan data bahwa sedikitnya 16 rumah warga terdampak banjir secara rutin, dan hal itu makin memperparah kondisi ekonomi dan psikologis mereka.

“Kalau perusahaan-perusahaan ini punya itikad baik, kami minta agar mereka patungan membebaskan 16 rumah warga terdampak. Ini langkah cepat agar masyarakat bisa hidup tenang,” usulnya.

Farida mengakui bahwa lokasi pemukiman warga dikelilingi oleh empat perusahaan besar, sehingga penyelesaian masalah tidak bisa setengah-setengah.

Ia mendesak agar semua pihak duduk bersama dan menyepakati solusi menyeluruh.

“Jangan tunggu warga mengungsi dulu baru kita bertindak. Kami ingin ada tanggung jawab nyata dari perusahaan, dan Komisi III akan terus mengawal ini sampai tuntas,” tegasnya.

Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Bagi warga, ini menjadi angin segar setelah bertahun-tahun bergelut dengan banjir dan lumpur.

Komisi III pun berjanji akan menindaklanjuti hasil sidak lewat forum RDP dan langkah teknis lainnya, demi melindungi hak dan keselamatan masyarakat Desa Batuah. (Adv/fi)