SINTESANEWS.ID – Wajah harmonis antara legislatif dan eksekutif di Kutai Kartanegara kembali tampak dalam Rapat Paripurna ke-20 DPRD Kukar yang digelar Senin (21/7/2025). Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar secara resmi menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang didampingi para Wakil Ketua Abdul Rasid, Junadi, dan Aini Farida. Hadir pula seluruh anggota DPRD Kukar, serta dari pihak eksekutif, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Sekda Kukar Sunggono, dan sejumlah kepala OPD.
Dalam suasana penuh penghargaan dan kolaborasi, Ketua DPRD Ahmad Yani menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD 2024 secara bertanggung jawab. Tak tanggung-tanggung, hasil kerja keras ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sudah berlangsung sangat baik sinergitas yang terjalin pada pertanggungjawaban 2024. Semoga ini tetap bisa dipertahankan ke depan. Untuk tahun 2025, kita akan lebih mengoreksi belanja-belanja agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana APBD kita ini bisa benar-benar menciptakan kesejahteraan dan kondusivitas pembangunan,” ujar Ahmad Yani.
Tak hanya menjadi ruang evaluasi, rapat paripurna ini juga menjadi simbol komitmen DPRD Kukar terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui mekanisme yang tertib dan terbuka, seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan terhadap laporan pertanggungjawaban, yang kemudian diterima secara bulat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri juga menyambut baik hasil rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa proses pembahasan bersama DPRD berjalan dengan lancar dan konstruktif, yang kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama.
“Rapat persetujuan sudah kita bacakan, kemarin dibahas di DPRD dan hari ini disampaikan pandangan fraksi serta sikap DPRD terhadap pertanggungjawaban kita di 2024. Alhamdulillah sudah diterima. Kita tanda tangan berita acara, selanjutnya kita kirim ke gubernur, lalu kita sempurnakan dan persiapkan untuk pengesahan peraturan daerahnya,” jelas Aulia.
Dengan rampungnya proses ini, DPRD Kukar sekali lagi menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga arah pembangunan daerah tetap berada di jalur yang berpihak kepada masyarakat. Kinerja yang patut diapresiasi, bukan hanya karena prosedur berjalan mulus, tetapi juga karena semangat gotong royong dan niat tulus untuk kemajuan Kukar terus terjaga.
Melalui paripurna ini, DPRD tak hanya menyetujui angka-angka pertanggungjawaban, tetapi juga meneguhkan harapan baru bahwa APBD bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen nyata untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan menghadirkan kemaslahatan bersama. (Adv/fi)
