SINTESANEWS.ID – Isu kesejahteraan petani walet menjadi sorotan dalam rapat pembahasan Rancangan Awal RPJMD Kukar Tahun 2025–2029 yang digelar DPRD Kukar, Senin (04/08/2025) di Ruang Rapat Banmus.
Erwin, Anggota Komisi I DPRD Kukar dari Dapil VI, menyampaikan perlunya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan para petani walet.
Erwin mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di Dapil VI menggantungkan hidup dari budidaya walet. Namun dalam beberapa tahun terakhir, hasil panen dan harga jual sarang walet terus merosot tajam.
“Dulu harga bisa mencapai Rp12–13 juta per kilogram, sekarang untuk kualitas terbaik saja paling tinggi Rp3 juta,” ungkapnya.
Ia menilai penurunan drastis ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Bahkan, beberapa tahun ke belakang, sektor walet sempat menjadi tumpuan utama perekonomian di Kukar.
“Kalau ada penurunan seperti ini, seharusnya pemerintah hadir,” tegas Erwin.
Sayangnya, hingga saat ini, menurut Erwin, belum ada program-program strategis dalam RPJMD yang secara khusus menyentuh petani walet.
Ia berharap, dalam RPJMD 2025–2029 nanti, dapat dimasukkan program-program stimulan yang mendorong keberlanjutan sektor walet.
“Ini menyangkut langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak bisa abaikan begitu saja. Pemerintah harus hadir dengan solusi,” lanjutnya.
Erwin pun berharap adanya intervensi berupa pelatihan, akses modal, pendampingan pasar, hingga proteksi harga yang dapat diberikan kepada para petani walet.
Menurutnya, sektor ini masih punya potensi besar jika dikelola dengan tepat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan seluruh sektor strategis daerah mendapat perhatian proporsional.
“Kami tidak hanya menyuarakan aspirasi, tapi juga siap mengawal agar kebijakan ini bisa berjalan,” tambahnya.
Pernyataan Erwin tersebut menegaskan komitmen DPRD Kukar dalam memperjuangkan sektor riil yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah daratan seperti Dapil VI. (Adv/fi)
