SINTESANEWS.ID – Skema pembiayaan pembangunan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mulai mendapat
perhatian dari legislatif di Kutai Kartanegara (Kukar).

Anggota Komisi I DPRD Kukar, Desman Minang Endianto, mengusulkan agar opsi pembiayaan tersebut dipertimbangkan secara serius dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2025–2029.

Menurut Desman, RPJMD sebagai dokumen lima tahunan daerah perlu memuat skema pembiayaan yang realistis dan adaptif terhadap keterbatasan APBD.

“Saya ingin menanyakan apakah dalam penyusunan dokumen ini sudah memasukkan opsi skema pembiayaan melalui KPBU,” katanya, Senin (04/08/2025).

Ia menekankan bahwa KPBU dapat menjadi solusi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur atau layanan publik, terutama proyek strategis yang membutuhkan anggaran besar.

Meski demikian, ia meminta kejelasan proyek apa saja yang sudah atau akan menggunakan pola KPBU, serta sejauh mana efektivitas implementasinya di Kukar.

“Jika sudah, saya ingin tahu proyek strategis apa saja yang menggunakan skema KPBU dan bagaimana efektivitas pelaksanaannya sejauh ini,” ujarnya.

Desman juga mengingatkan bahwa skema KPBU harus dilaksanakan dengan hati-hati, transparan, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pemerintah daerah, menurutnya, harus memiliki kemampuan kontrol yang kuat dalam setiap kerja sama dengan pihak swasta agar tidak merugikan publik dalam jangka panjang.

Ia membuka ruang bagi berbagai pihak, termasuk kalangan profesional dan teknis, untuk memberikan masukan jika ada kekeliruan dari sisi pemahaman maupun implementasi.

“Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dikoreksi apabila ada kekeliruan, khususnya oleh rekan-rekan teknis yang lebih memahami,” ucapnya.

Usulan ini mempertegas peran DPRD Kukar dalam mengawal efisiensi dan inovasi pembiayaan pembangunan, sekaligus memastikan bahwa seluruh proses berjalan akuntabel dan tetap dalam kerangka kepentingan masyarakat luas. (Adv/fi)