SINTESANEWS.ID — Fraksi Partai Gerindra menyampaikan kritik komprehensif terhadap Rancangan APBD Kaltim 2026 senilai Rp15,15 triliun, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Pandangan umum tersebut dibacakan Abdul Rakhman Bolong pada Rapat Paripurna ke – 45 DPRD Kaltim, pada Sabtu (29/11).
Gerindra menegaskan bahwa penurunan pendapatan dan koreksi belanja berpotensi memengaruhi stabilitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Dari sisi pendapatan, target tahun 2026 tercatat Rp14,25 triliun, turun drastis Rp4,89 triliun dibanding APBD Perubahan 2025 yang mencapai Rp19,14 triliun.
“Gerindra meminta penjelasan pemerintah atas penurunan signifikan tersebut,” ujar Abdul.
Penurunan paling besar terjadi pada pendapatan transfer dari pusat yang merosot hingga 66,39 persen atau Rp6,19 triliun. Fraksi meminta dasar penyesuaian itu dijelaskan secara rinci, termasuk menyoroti amburadulnya pengelolaan aset tetap daerah yang dimanfaatkan pihak ketiga tanpa kontribusi balik.
Sementara itu, PAD ditargetkan Rp10,75 triliun, terdiri dari pajak daerah Rp9,06 triliun, retribusi Rp1,12 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,26 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp127,39 miliar.
“Gerindra mempertanyakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan target PAD yang cukup tinggi itu bisa tercapai.” ucapnya.
Karena itu, fraksi mendorong pendataan ulang potensi pajak, penguatan penagihan piutang, digitalisasi layanan pajak, revisi regulasi pendukung, dan optimalisasi dividen BUMD.
Pada sisi belanja daerah, rencana alokasi Rp15,15 triliun terdiri dari belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, serta belanja transfer Rp5,89 triliun. Gerindra menyebut penurunan belanja terutama dipicu pemangkasan Dana Bagi Hasil oleh pusat.
“Dampaknya sangat besar terhadap kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan,” urainya.
Fraksi meminta pemerintah memastikan program prioritas seperti Gratispol, Jospol, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar tetap aman dari pemangkasan, sementara program non-prioritas perlu direstrukturisasi. Sorotan juga diberikan pada belum maksimalnya perlindungan sosial, terutama akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Keluhan mengenai sarana pendidikan di daerah terpencil dinilai kontras dengan alokasi pendidikan yang sudah mencapai 20 persen APBD.
Gerindra mendorong perluasan bantuan pendidikan bagi sekolah swasta, peningkatan sertifikasi guru swasta, serta percepatan pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota.
“Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi SDM Kaltim di tengah pesatnya pembangunan IKN,” jelasnya.
Pada sektor ekonomi dan infrastruktur, Gerindra menekankan percepatan investasi, hilirisasi, kemudahan perizinan, hingga tax holiday di kawasan industri Maloy, Kariangau, dan Buluminung. Peningkatan konektivitas jalan di Kutai Barat, Mahulu, serta ruas Kota Bangun–Kenohan–Muara Wis juga diminta menjadi prioritas Dinas PUPR.
Terkait pembiayaan daerah, fraksi mengingatkan bahwa defisit APBD 2026 bergantung pada SiLPA 2025 yang diproyeksikan Rp900 miliar.
“Pemerintah diharapkan memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah fiskal di tahun berjalan,” pungkasnya. (IA/ADV/DPRDKaltim)
